Kamus Sejarah Indonesia Bocor dan Berpolemik, MUI Ingatkan Kemendikbud Hati-hati Simpan Berkas

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hati-hati dalam menyimpan berkas atau dokumen agar tak bocor ke publik dan menimbulkan polemik.

Hal ini disampaikan MUI menanggapi beredarnya dokumen tak resmi yang berjudul Kamus Sejarah Indonesia Jilid I yang berpolemik karena tak memasukkan profil pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dokumen ini beredar dalam bentuk salinan lunak atau softcopy.

"Kalau (masih, red) draft disimpanlah. (Draft, red) itu jangan sampai bocor ke publik. Jadi hati-hati menyimpan berkas yang masih draft," kata Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis kepada wartawan, Selasa, 20 April.

Menurutnya, Kamus Sejarah Indonesia yang kini beredar di publik tidak perlu direvisi sebab memang tidak untuk diterbitkan. Hanya saja, dia menyarankan agar kedepannya Kemendikbud lebih berhati-hati lagi dalam menyusun kumpulan tokoh-tokoh sejarah.

"Nggak (perlu, red) direvisi, karena katanya nggak perlu diterbitkan oleh Kemendikbud. Apanya yang direvisi, kan nggak diterbitin, cuma bocor. Makanya hati-hati pegang data yang masih draft biar tidak jadi gejolak keluar gitu loh," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengklaim Kamus Sejarah Indonesia yang disebut menghilangkan nama Hasyim Asy'ari itu masih dalam tahap penyempurnaan dan belum resmi diterbitkan.

Hilmar mengatakan dokumen Kamus Sejarah Indonesia yang beredar di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak yang perlu penyempurnaan.

"Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," tegas Hilmar dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa, 20 April.

Lagipula, Kamus Sejarah Indonesia disusun pada 2017 lalu atau sebelum Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, kamus ini juga belum disempurnakan sehingga belum ada rencana untuk diterbitkan.

"Jadi, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini. Apalagi para tokoh dan penerusnya," tegasnya.