Diklaim Tak Langka, Pemprov DKI Minta Warga Tak Perlu Panic Buying Gas LPG 3 Kg

JAKARTA - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho meminta warga Jakarta untuk tidak panic buying dalam membeli gas LPG 3 kilogram (kg).

Pemerintah, menurur Hari, akan melakukan operasi pasar untuk memastikan stok gas LPG 3 kg yang dijual di agen pangkalan tersedia secara merata.

"Saya harapkan tidak perlu menumpuk gas elpiji terlalu banyak. Kebutuhan sehari-hari itu akan kita Atasi mungkin dengan operasi pasar. Kita kerja sama dengan pihak Pertamina, Dinas UMKM dan terkait untuk bisa mensatbilkan lagi. Jadi, engak usah panic buying. Normal aja pembelian," kata Hari saat dihubungi, Senin, 3 Februari.

Hari memastikan stok gas LPG di Jakarta belum mengalami kelangkaan. Namun, peraturan baru pemerintah yang melarang penjualan gas 3 kg di pengecer dan hanya tersedia di pangkalan resmi itulah yang menimbulkan panic buying.

"Sub penyalur atau pangkalan LPG tidak lagi diperkenankan menyalurkan LPG 3 kg kepada pengecer. Jadi langsung diambil alih oleh agen pangkalan. Terjadilah panik buying sehingga akhirnya seolah LPG langka," ujar Hari.

Selain itu, Hari menilai harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg di Jakarta yang masih lebih rendah dibanding daerah penyangga juga menjadi salah satu penyebab sulitnya warga Jakarta dalam melakukan pembelian, karena pembeli dari daerah penyangga juga ikut mencari gas di Jakarta.

Sehingga, dalam mengupayakan penanganan kelangkaan sementara ini, Pemprov DKI meminta para agen atau pangkalan untuk memonitor dan melaporkan ketersediaan stok gas 3 kg di tempatnya masing-masing.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat memberikan waktu di masa transisi dari pembelian elpiji 3 kg di pengecer menjadi pangkalan resmi. HAl ini menyusul keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg selama beberapa hari ini.

Bahlil memastikan tidak ada kelangkaan yang terjadi, namun masyarakat harus menemopuh jarak yang lebih jauh dari biasanya untuk mendapatkan elpiji karena pemerintah melarang pembelian melalui pengecer.

"Bapak ibu saudara di mana pun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan itu. Barang engga ada langka. Saya jamin," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Gedung Kementerian ESDM.

Ia menyampaikan, alasan pemerintah menghapus pembelian BBM melalui pengecer adalah dikarenakan ada indikasi permainan harga oleh oknum pengecer sehingga masyarakat akan mendapkan elpiji 3kg lebih mahal dari harga yang sebenarnya.

"Cuma memang dengan pengecer yang tidak diberikan itu karena yang biasa dimainkan itu di level di bawah," sambung Bahlil.