Wamenlu RI: Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Memerlukan Pendekatan Komprehensif

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Ch. Nasir mengatakan, pencegahan dan penanggulangan terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

"Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika," ujar Wamenlu RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB yang membahas penanggulangan terorisme di Afrika, mengutip keterangan Kementerian Luar Negeri RI 23 Januari.

lebih jauh dijelaskan olehnya, sebagai negara yang pernah mengalami serangan terorisme, Indonesia sangat memahami bahwa pencegahan dan penanggulangan terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Menurutnya, berbagai langkah yang mengedepankan prinsip ‘national ownership’ dan strategi ‘soft approach’ yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional juga harus menjadi prioritas.

"Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan," ungkapnya.

Secara khusus, Wakil Menteri Luar Negeri RI menekankan, tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan dan kemanusiaan saat ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme di era modern.

Untuk berbagi pengalaman, Wamenlu RI menyampaikan langkah-langkah dalam mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan.

Pada tingkat nasional, Wamenlu RI mengatakan diperlukan upaya untuk mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya.

“Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan," ujar Wamenlu RI.

Pada tingkat kawasan, Wamenlu RI menegaskan perlunya mengedepankan mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Wamenlu RI juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouackhott Process dan Accra Initiative.

Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

"Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan," kata Duta Besar yang akrab disapa Pak Tata tersebut.

Sedangkan pada tingkat global, Wamenlu RI mengatakan pertukaran informasi dan praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme di antara aparat penegak hukum tetap menjadi kunci.

“Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Wamenlu RI juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.

Diketahui, debat terbuka DK PBB kali ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari, Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu isu prioritasnya.

Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia, Panama, Rwanda, Angola dan Sudan Selatan.

Partisipasi aktif Indonesia dalam Sidang Debat Terbuka DK PBB kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang penanggulangan terorisme yang terus menunjukkan hasil positif dan mendapatkan pengakuan masyarakat internasional.