Pemimpin Hizbullah Sebut Gencatan Senjata Gaza Bukti Kegigihan Perlawanan ke Israel

JAKARTA - Pemimpin Hizbullah Naim Qassem mengucapkan selamat kepada warga Palestina atas kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang disebut membuktikan kegigihan perlawanan yang “terus-menerus" terhadap Israel.

Pernyataan tersebut adalah yang pertama kali dilontarkan pemimpin kelompok militan Lebanon yang didukung Iran sejak Israel dan Hamas mencapai kesepakatan pada Rabu.

“Kesepakatan ini, yang tidak berubah dari apa yang diusulkan pada Mei 2024, membuktikan kegigihan kelompok perlawanan yang mengambil apa yang mereka inginkan sementara Israel tidak mampu mengambil apa yang mereka inginkan,” ujar Qassem dilansir Reuters, Sabtu, 18 Januari.

Israel dan Hizbullah menyetujui gencatan senjata dalam konflik yang paralel dengan perang Gaza pada November. Gencatan senjata tersebut, yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Prancis, mengharuskan pasukan Israel menarik diri dari Lebanon selatan dalam waktu 60 hari, dan Hizbullah harus memindahkan semua pejuang dan senjatanya dari selatan.

Kedua belah pihak sejak itu saling menuduh melanggar gencatan senjata.

“Jangan menguji kesabaran kami dan saya menyerukan kepada negara Lebanon untuk menangani dengan tegas pelanggaran yang telah melebihi 100 ini,” kata Qassem.

Ia juga merujuk pada terpilihnya presiden baru Lebanon, Joseph Aoun, yang memimpin militer Lebanon hingga parlemen memilihnya sebagai kepala negara pada 9 Januari.

“Kontribusi kami sebagai Hizbullah dan gerakan Amal menghasilkan terpilihnya presiden baru dengan konsensus,” kata Qassem.

Pencalonan calon Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam telah membuat marah Hizbullah, yang menuduh para penentangnya berusaha mengecualikannya.

Salam dicalonkan oleh mayoritas anggota parlemen pekan lalu untuk membentuk pemerintahan tetapi tidak mendapat dukungan dari partai Syiah Hizbullah dan Gerakan Amal.

Salam mengatakan pembentukan pemerintahan baru tidak akan ditunda, hal ini menunjukkan adanya suasana positif dalam diskusi mengenai komposisi pemerintahan.