Bagikan:

JAKARTA - Pemimpin oposisi Israel mendukung kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, siap memberikan dukungan politik bagi Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Mantan Perdana Menteri Yair Lapid dan Mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz memuji kesepakatan gencatan senjata antaran kelompok militan Palestina Hamas dengan Israel di Jalur Gaza, mengatakan semua sandera harus kembali ke rumah, menjanjikan dukungan politik kepada PM Netanyahu jika diperlukan

Dalam sebuah pidato video, Pemimpin Oposisi Yair Lapid mengatakan "seluruh negeri sedang menahan nafas" sambil menunggu kembalinya para sandera dari tawanan Hamas.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama seluruh negara kepada Presiden Trump dan timnya, kepada Presiden Biden, kepada Qatar dan Mesir, yang telah membuat hal ini terjadi dan tanpa mereka hal ini tidak akan terjadi," ujarnya mengenai kesepakatan gencatan senjata, melansir The Times of Israel 16 Januari.

Lapid menegaskan, kesepakatan tersebut tidak boleh dihentikan setelah tahap pertama dan mengulangi janjinya yang sering diulang untuk memberikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu "jaring pengaman" politik hingga saat terakhir, hingga sandera terakhir.

"Semua orang harus kembali ke rumah," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, negosiator mencapai kesepakatan bertahap pada Hari Rabu untuk mengakhiri perang di Gaza antara Israel dan Hamas setelah 15 bulan konflik sejak 7 Oktober 2023, mengobarkan ketegangan di Timur Tengah.

Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan bertahap para sandera yang ditangkap oleh militan yang dipimpin Hamas, dengan imbalan warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengatakan akan ada "mekanisme tindak lanjut" yang terdiri dari perwakilan dari Amerika Serikat, Qatar dan Mesir yang akan berkantor pusat di Kairo, bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan perjanjian pembebasan sandera dan gencatan senjata.

Mekanisme tersebut diharapkan akan berlaku pada Hari Minggu saat gencatan senjata dimulai, kata Al Thani dalam konferensi pers yang mengumumkan kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Ketua Persatuan Nasional Benny Gantz menyambut baik kesepakatan penyanderaan dengan Hamas, menyatakan hatinya dan hati seluruh rakyat Israel bersama keluarga para sandera.

"Seperti yang saya katakan, Persatuan Nasional akan mendukung langkah ini secara terbuka, dan jika perlu - juga secara politis," cuit Gantz.

"Kita harus mengambil keuntungan dari periode implementasi tahap pertama (kesepakatan) untuk mencapai kesepakatan yang akan mengembalikan semua tawanan dan memberikan tekanan politik untuk menggantikan pemerintahan Hamas. Itu mungkin," tandasnya.

"Malam ini, saya memberi penghormatan kepada mereka yang telah membayar harga untuk mewujudkan kesepakatan ini: pasukan dan anggota militer kami yang berani; mereka yang terluka dan para pahlawan yang gugur yang bertempur dengan gigih melawan musuh yang brutal dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk membawa pulang rakyat kami," tambahnya.

Diketahui, dua menteri sayap kanan, Menteri Kemanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, mengancam akan keluar dari kabinet, jika pemerintahan PM Netanyahu menyepakati gencatan senjata di Gaza yang dinilai membahayakan keamanan nasional Israel.

Konflik terbaru di Gaza pecah pada 15 Oktober 2023, saat kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menyebabkan 1.200 orang tewas dan 250 lainnya menjadi sandera, menurut perhitungan Israel.

Kemarin, otoritas medis di Gaza mengonfirmasi, jumlah korban tewas Palestina sejak konflik pecah telah mencapai 46.707 orang dan korban luka-luka 110.265 orang, mayoritas anak-anak dan perempuan, dikutip dari WAFA.