JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menanggapi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak Senin, 6 Januari. Di mana, tak semua siswa menghabiskan makanan yang disajikan dengan alasan tak selera.
Wa Ode menyadari, penyebab siswa tak doyan makanan yang disajikan dalam program MBG karena kebiasaan memakan makanan di rumah masing-masing.
"Itu soal kebiasaan di rumah sehari hari anak-anak, ada kan sayurnya nggak dimakan, ada juga yang cuma makan sama ayam kecap. Itu kan balik ke selera ya," kata Wa Ode di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 8 Januari.
Demi menunjang selera makan para siswa, Wa Ode menyarankan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk membuat makanan yang lebih variatif.
"Menunya lebih variatif aja. Pokoknya, disesuaikan sama anak-anak, lah," ucap dia.
Di satu sisi, Pemprov DKI Jakarta juga mesti menjaga agar makanan yang didistribusikan ke tiap siswa sekolah memiliki nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka meskipun anggaran MBG hanya Rp10 ribu per porsi.
"Memang bagusnya sih yang gizi itu juga mempertimbangkan selera anak-anak, yang tepat tuh apa. Jadi, tetap disesuaikan dengan anak-anak sekarang tuh apa-apa aja," jelasnya.
Selain itu, pemerintah diharapkan juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang yang berjualan di kawasan sekolah dalam menyediakan hingga memproduksi makanannya
"Kan ada rumah kayak ngurusin untuk masakannya, memasuk bahan baku sama yang mengerjainya itu. Kalau bisa, memang melibatkan UMKM yang ada di sekitar sekolah," tutur Wa Ode.
Sejak pelaksanaan MBG di Jakarta dua hari terakhir, sekitar 12 ribu siswa di 44 sekolah yang sudah bisa menyantap makanan gratis dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
BACA JUGA:
Saat ini, terdapat 5 SPPG atau dapur MBG yang menyediakan makanan sejak hari pertama. Terdapat sejumlah SPPG tambahan yang akan mulai beroperasi secara bertahap hingga akhir Januari 2025 dengan total 17 SPPG.
Dalam skala nasional, pelaksanaan MBG hari pertama berlangsung di 26 provinsi dengan 190 SPPG. Pemerintah menargetkan 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025 dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.