JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani merespons wacana diadakannya lagi ujian nasional (UN) oleh Kemendikdasmen. Lalu mengusulkan agar pelaksanaan UN menggunakan sistem komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual.
Lalu berharap, sistem digital bisa mengurangi potensi kecurangan. Pihaknya juga mengapresiasi rencana pelaksanaan UN pada 2026, namun pelaksanaan ujian tersebut tidak boleh lagi menggunakan format lama.
"Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual," ujar Lalu Ari, Senin, 6 Januari.
Sebelumnya, sebut Lalu, UN menggunakan kertas soal sehingga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Selain membutuhkan biaya mahal dalam mencetak soal, menurutnya, proses distribusi soal juga tidak mudah. Khususnya, di daerah pelosok atau terpencil.
Tidak hanya itu, kata Lalu, proses pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian. Mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.
"Makanya kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan," ungkap Lalu Ari.
Ketua DPW PKB NTB itu menegaskan, pelaksanaan UN nanti harus menggunakan sistem digital di semua sekolah yang melaksanakan ujian akhir. Sistem digital dan komputerisasi, menurut Lalu, akan mengurangi potensi kecurangan.
Mantan anggota DPRD NTB itu pun mengingatkan Kemendikdasmen harus menyiapkan kebutuhan sarana prasarana digital secara matang sebelum UN dilaksanakan. Mulai dari komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.
"Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang, sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik," katanya.
Jangan sampai, tambah Lalu Ari, persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti. Contohnya pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif karena disebabkan sarana IT yang kurang memadai.
Lalu menuturkan, alat asesmen hanya tersedia di kota dan digunakan bergantian di tingkat kecamatan. "Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama," tuturnya.
"Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan," sambung Lalu.
Legislator asal Dapil NTB II itu juga meminta pemerintah menyiapkan anggaran cukup besar untuk penyediaan sarana prasarana digital UN. Jadi, kata Lalu, Kemendikdasmen sudah harus mulai menghitung kebutuhan anggaran IT.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Upaya Pemkab Jayapura Tingkatkan Jumlah Pelaku UMKM Orang Papua Asli
06 Januari 2025, 01:20
Terkait kemungkinan terjadinya kebocoran soal, Lalu Ari meminta Kemendikdasmen melakukan antisipasi. Kemendikdasmen harus menyusun konsep agar tidak terjadi kebocoran soal.
"Itu menjadi tugas Kemendikdasmen. Yang jelas, jangan lagi melibatkan aparat kepolisian dalam pengawasan ujian nasional," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#kpk #shin tae yong #presidential threshold #hasto kristiyanto #squid game 2Populer
