Dimulai Besok, Legislator Minta Anggaran Makan Bergizi Per Porsi Rp10 Ribu Mesti Didiskusikan Ulang

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKB Zainul Munasichin meragukan kelancaran program makan bergizi (MBG) gratis dengan anggaran Rp10 ribu per porsi di sekolah-sekolah yang resmi dimulai esok hari, Senin, 6 Januari 2025.

Menurut Zainul, anggaran MBG yang ditetapkan pemerintah pusat perlu didiskusikan ulang dengan DPR. Sebab, menurutnya, hal ini berkenaan dengan pemenuhan kandungan gizi para siswa yang menjadi sasaran program tersebut.

"Menurut saya anggaran Rp10 ribu itu mesti didiskusikan ulang, karena ini menyangkut standar gizi minimum yang harus ada di dalam satu porsinya," kata Zainul kepada wartawan, Minggu, 5 Januari.

Zainul menegaskan, pemerintah belum membahas secara detail dengan DPR RI mengenai proporsi anggaran MBG yang sebelumnya direncanakan Rp15 ribu per porsi dan kini berkurang menjadi Rp10 ribu.

Ia mengkhawatirkan, makanan bergizi dengan harga Rp10 ribu per porsi belum cukup memenuhi kebutuhan gizi anak.

"Kami punya catatan, hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukkan, enggak cukup itu anggaran Rp10 ribu," tutur Anggota Fraksi PKB DPR RI tersebut.

"Apalagi untuk daerah-daerah tertentu, di daerah luar Jawa mungkin akan lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran," tambahnya.

Sebelumnya, program MBG untuk para siswa sekolah akan dimulai 6 Januari 2025.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi bakal jadi pemasok bahan baku untuk program MBG.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari.

"Ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis," ucap Budi.

Adapun sejumlah koperasi yang nantinya akan digerakan untuk program Makan Bergizi Gratis diantaranya yaitu koperasi sayur, koperasi ikan, koperasi beras, hingga koperasi telur dan koperasi susu.

Selain koperasi, pemerintah juga akan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyukseskan program tersebut.

"Membantu misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur. Termasuk desa juga, BUMDes sudah menyiapkan semuanya, kita di 29 provinsi," jelasnya.