Posisi Ketum Jadi Bahan Rebutan JK dan Agung Laksono, PMI Bukan Sekadar Organisasi Kemanusiaan

JAKARTA – Konflik di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) dianggap masih jauh dari kata selesai, meskipun Kementerian Hukum telah mengesahkan kepengurusan di bawah pimpinan Jusuf Kalla (JK) yang memperoleh dukungan lebih dari 50 persen dalam pelaksanaan Munas PMI.

Sebab, kubu Agung Laksono yang gagal mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum meski telah menggelar Munas tandingan berencana menggugat pengesahan kepengurusan JK ke pengadilan.

Perebutan PMI ini dinilai peneliti bidang politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati sebagai bukti bila PMI bukan sekadar organisasi kemanusiaan, tetapi lembaga yang memiliki daya tarik politik.

“Posisi PMI sebagai organisasi kemanusiaan justru memberikan bobot politik yang signifikan bagi siapa pun tokoh yang menguasainya. PMI adalah organisasi terdepan dalam situasi darurat, baik terkait bencana, kesehatan, maupun penyelamatan nyawa melalui transfusi darah. Besarnya tugas dan kewajiban PMI yang langsung berhubungan dengan masyarakat membuat posisinya strategis secara politik,” terangnya, Minggu, 29 Desember 2024.

Menurut dia, sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, PMI punya jejaring yang luas.

PMI hadir di lebih 30 provinsi dan 500 kabupaten/kota. Pada 2019, jumlah relawan PMI bahkan diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.

PMI juga punya dana yang tak terbatas. Sebab, Pasal 30 (01) UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan menyebutkan bahwa pendanaan PMI dapat diperoleh dari donasi masyarakat yang tidak mengikat dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari donasi, PMI juga disokong pemerintah pusat dan daerah lewat APBN dan APBD.

Dari pengelolaan darah, PMI juga mendapatkan dana. Untuk darah biasa, misalnya, biaya pengganti pengelolaan darah (BPPD) yang dipatok PMI mencapai Rp490.000 per kantong.

Untuk darah plasma konvalesen, BPPD mencapai Rp2,25 juta.

“Itulah kenapa posisi Ketum PMI diperebutkan. PMI bukan hanya organisasi kemanusiaan, tetapi juga memiliki daya tarik politik dengan berbagai keistimewaannya,” tegas Wasisto.