Jusuf Kalla Ingatkan Etika terkait Isu Ketum PMI Digoyang

MATARAM - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla angkat bicara terkait isu dirinya digoyang dari jabatannya sebagai Ketua Umum PMI menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 pada Desember 2024.

Mantan Wakil Presiden itu mengatakan semua anggota PMI memiliki hak yang sama untuk menjadi ketua umum. Hanya saja, walau memiliki hak yang sama, namun harus mengedepankan etika dan memenuhi syarat yang sudah di atur di dalam AD/ART organisasi.

"Tidak boleh kayak partai macam-macam. Ini soal kemanusiaan, sehingga harus sesuai etika, AD/ART dan syarat peraturan organisasi," ujarnya pada wartawan usai melantik pengurus PMI NTB di Pendopo Gubernur NTB di Mataram dilansir ANTARA, Selasa, 3 Desember.

Jusuf Kalla tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait hal itu. Termasuk, adanya upaya manuver dari kubu Agung Laksono yang ingin menggantinya sebagai Ketua Umum PMI.

"Langkah Agung, saya belum tahu," katanya sembari berlalu dari wartawan.

Sebelumnya rumor mengenai adanya upaya untuk menggoyang Jusuf Kalla dari Ketua Umum PMI menguat jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke 22 pada Desember 2024.

Hal ini diungkapkan oleh eks Menteri ESDM yang juga mantan Sekjen PMI, Sudirman Said saat berbicara saat berbincang dengan wartawan senior, Hersubeno Arief yang diunggah di akun Hersubeno Point bertajuk "Bahaya Ini, Jusuf Kalla Mau Disingkirkan dari PMI" dilihat Ahad, 1 Desember 2024.

Dalam perbincangan tersebut, Sudirman Said dan Hersubeno membahas terkait beredarnya surat dari Komite Donor Darah Indonesia. Surat ini berisi undangan kepada para ketua PMI kabupaten, kota, provinsi seluruh Indonesia untuk datang ke Hotel Sultan Jakarta yang isinya untuk mendukung Agung Laksono sebagai Ketum PMI yang baru.

Ironisnya, organisasi Komite Donor Darah Indonesia itu, menurut Sudirman Said, selama ini tidak dikenal di kalangan PMI.

Menurut Sudirman Said, siapa pun yang ingin menjadi pimpinan di PMI harus dilakukan dengan cara yang baik. Sebab, PMI menjadi organisasi kemanusiaan yang tidak baik jika tampuk kepemimpinan diraih dengan pertunjukan perebutan kekuasaan