JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin menyarankan pihak yang keberatan atas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Agar lebih adil dan tidak hanya menyalahkan pemerintah, kami rekomendasikan agar UU HPP di challenge ke MK. Itu solusi konstitusional yang saya kira cukup adil", ujar Najamuddin kepada wartawan, Senin, 23 Desember.
Di sisi lain, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu setuju dengan diberlakukannya PPN 12 persen pada produk tertentu yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Dalam konteks ini, kata dia, pemerintah sudah berupaya keras untuk mensiasatinya dengan pendekatan yang lebih ramah kepada masyarakat.
"Harus kita akui bahwa pajak yang dianggap terlampau tinggi merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Oleh karenanya sejak awal kami mengusulkan agar sebaiknya kebijakan ini ditunda hingga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat kembali pulih", katanya.
Diketahui, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen menuai penolakan dari berbagai pihak. Dasar pemerintah menaikan PPN adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 atau UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
BACA JUGA:
-
| BERITA
Wacana Hapus Rute Transjakarta Blok M-Kota Dikritik, Dishub Buka Peluang Sesuaikan Tarif MRT
23 Desember 2024, 16:00 -
| BERITA
PAM Jaya Pasang Pompa Alkon Distribusi Air Bersih ke Permukiman Padat, Tekanan Mulai Stabil
23 Desember 2024, 14:04 -
| BERITA
Ceritakan Perang Krimea, Putin Nyatakan Siap Normaliasai Hubungan dengan AS-Barat
23 Desember 2024, 00:04 -
| BERITA
Sebut Russophobia, Rusia: Kedubes Portugal di Kiev Rusak Akibat Pertahanan Udara Ukraina
22 Desember 2024, 11:02
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
