Dipecat dari PDIP, Bobby Nasution Tegaskan Sudah Jadi Kader Gerindra

MEDAN – Wali Kota Medan, Bobby Nasution, memberikan tanggapan terkait pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP). Bobby menegaskan bahwa dirinya kini telah menjadi kader Partai Gerindra.

Saat ditemui dalam acara Silaturahmi Forkopimda Sumut untuk persiapan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Rabu kemarin, Bobby terlihat santai menanggapi isu tersebut. Ia menyatakan bahwa hubungan pribadinya dengan PDIP tetap baik meskipun sudah bukan lagi kader partai tersebut.

"Bahas politik nanti saja, ya. Hubungan saya dengan PDIP tetap baik. Malah tadi saya duduk bersebelahan dengan anggota DPRD Medan dari PDIP," ujar Bobby kepada awak media.

Bobby juga menegaskan bahwa dirinya sudah menjadi kader Gerindra sebelum pemecatan tersebut diumumkan. "Saya sudah kader Gerindra dari kemarin-kemarin, bukan baru sekarang ini," katanya dengan nada tenang.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, secara resmi mengumumkan pemecatan Bobby Nasution bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka, serta 27 anggota PDIP lainnya.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Senin (16/12) di hadapan jajaran ketua DPD PDIP se-Indonesia. Menurut Komarudin, keputusan ini diambil berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta menjadi bagian dari sanksi organisasi.

"DPP partai mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lainnya," ungkap Komarudin saat membacakan SK pemecatan.

Meski sudah dipecat, Bobby menyatakan bahwa silaturahmi dengan kader PDIP tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara politik telah beralih ke Partai Gerindra, Bobby tetap menjaga hubungan baik dengan kolega-kolega lamanya di PDIP.

Pemecatan ini menjadi sorotan mengingat posisi Bobby sebagai Wali Kota Medan dan menantu Presiden Jokowi. Di sisi lain, langkah Bobby bergabung dengan Gerindra dipandang sebagai bagian dari dinamika politik menjelang tahun politik 2024-2025.