PPP Dorong Presiden Korsel Yoon Mundur Awal Februari, Oposisi Gagas Pemakzulan Jilid 2

JAKARTA - Partai berkuasa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sedang mendiskusikan kemungkinan pengunduran diri Yoon pada awal Februari setelah upaya darurat militernya gagal. Pemilihan umum bakal digelar April atau Mei.

Yoon telah meminta maaf atas deklarasi darurat militer minggu lalu yang memicu krisis politik dan berjanji untuk menyerahkan nasibnya kepada Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) namun belum mengundurkan diri.

Yoon kini menjadi sasaran penyelidikan kriminal atas tuduhan pemberontakan, dilarang meninggalkan negara itu, dan menghadapi pemungutan suara pemakzulan kedua yang direncanakan pada Sabtu pekan ini.

Lee Yang-soo, yang mengetuai satuan tugas PPP yang dibentuk untuk memetakan pengunduran diri Yoon secara “tertib”, mengatakan timnya mengusulkan gagasan agar Yoon mengundurkan diri pada Februari atau Maret dan mengadakan pemilihan umum dua bulan kemudian.

Konstitusi Korea Selatan mewajibkan pemilihan umum dalam waktu 60 hari setelah pengunduran dirinya jika Yoon meninggalkan jabatannya sebelum masa jabatan lima tahunnya berakhir pada Mei 2027.

"Kami belum mencapai kesimpulan di seluruh partai dan akan mengadakan pertemuan lagi dengan seluruh anggota parlemen pada sore hari untuk membahas rencana itu," kata Lee kepada wartawan dilansir Reuters, Selasa, 10 Desember.

Ide ini muncul tiga hari setelah pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan presiden akan dikecualikan dari urusan luar negeri dan urusan negara lainnya. Sementara Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengawasi pemerintahan.

Oposisi utama Partai Demokrat (DP) mengkritik pengumuman tersebut, dengan mengatakan hal itu tidak konstitusional dan Yoon harus dimakzulkan atau mengundurkan diri dan menghadapi tuntutan hukum.

Mereka berencana untuk mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan lainnya pada Sabtu setelah pemungutan suara pertama minggu lalu gagal karena boikot PPP.

Ketika ditanya tentang usulan PPP, pemimpin DP Lee Jae-myung mengakuu tidak yakin apakah masyarakat akan menerima gagasan untuk "menjaga penjahat serius tetap menjabat sampai saat itu tiba."

Seorang juru bicara DP juga mengeluarkan pernyataan yang menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang “tidak masuk akal,” dan mengatakan PPP tidak mempunyai wewenang untuk menyusun peta jalan apa pun bagi kepergian Yoon.

Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah memakzulkannya.