Budi Gunawan: Ekonomi Indonesia Tumbuh Pesat Jika Korupsi Diberantas

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut pemberantasan korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan Budi yang mewakili Presiden Prabowo Subianto saat pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 pada hari ini, Senin, 9 Desember. Dia awalnya menyebut korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Adapun dalam kegiatan ini sejumlah menteri dan kepala lembaga setingkat menteri hadir dalam acara pembukaan Hakordia 2024. Di antaranya adalah Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kita semua tahu bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang sangat menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat kita," kata Budi dalam sambutannya saat Hakordia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Budi memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas korupsi, seperti tercantum dalam Asta Cita ketujuh. Selain itu, perintah untuk menindak praktik lancung sudah diberikan.

"Pada berbagai kesempatan Bapak Presiden Prabowo Subianti juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindak pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan," tegasnya.

"Jika korupsi dapat diberantas maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor," sambung Budi.

Lebih lanjut, Budi beraharap penegak hukum bisa meniru praktik pemberantasan korupsi yang dilakukan negara lain. "Sebagai contoh di Finlandia menggunakan big data analitik di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan sehingga dapat dilakukan policy review untuk menutup celah-celah tersebut," pungkasnya.