JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengecam sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang menjatuhkan sanksi kepada Anggota Fraksi PDIP DPR Yulius Setiarto akibat pernyataan "partai cokelat" ikut cawe-cawe di Pilkada 2024.
Padahal, menurut Hasto, ucapan Yulius terkait keterlibatan aparat kepolisian dalam mengintervensi proses demokrasi jelas terjadi seperti yang ditemukan oleh PDIP.
"Apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni, kekuasaan itu bekerja. Sehingga Anggota DPR pun itu sampai diberikan sanksi teguran oleh MKD yang seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya untuk menyuarakan kebenaran," ungkap Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember.
Hasto menegaskan, sepatutnya DPR menindaklanjuti dugaan cawe-cawe parcok di Pilkada 2024 dari pernyataan Yulius. Oleh karena itu, PDIP memberi dukungan penuh kepada Yulius untuk terus menyuarakan pendapatnya sebagai anggota DPR RI.
"Kami memberikan dorongan kepada Saudara Yulius untuk tidak pernah berhenti karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan, dan juga dilindungi hak imunitas," urai Hasto.
"Jadi kami akan memberikan advokasi, bahkan kalau perlu itu sidang juga harus dibuat supaya masyarakat bisa mengetahui," tambahnya.
MKD DPR menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada anggota DPR fraksi PDIP Yulius Setiarto dalam sidang hari ini. Sanksi tersebut diberikan lantaran Yulius terbukti melanggar kode etik terkait pernyataannya yang menyebut "partai cokelat" cawe-cawe atau terlibat dalam Pilkada 2024.
"Amar putusan MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut, berdasarkan pertimbangan hukum dan etika MKD memutuskan bahwa teradu Yth Yulius Setiarto SH, MH nomor anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis," ujar Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam, Selasa, 3 Desember.
"Putusan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah MKD pada hari Selasa 3 Desember 2024 bersifat tertutup yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota MKD dan dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan," sambungnya.
Yulius selaku teradu mengklarifikasi pernyataan soal Partai Cokelat bukanlah sebuah tuduhan. Dia mengaku hanya ingin meminta penjelasan dari Kapolri terkait adanya dugaan keterlibatan Polri dalam Pilkada 2024 sebagaimana terungkap dalam sebuah video yang ditayangkan oleh Media Tempo melalui acara 'Bocor Alus'.
Karena itu, menurutnya, laporan mengenai dirinya seharusnya tidak diproses MKD. Karena dia menilai, laporan yang dilayangkan Ali Hakim Lubis tidak memiliki dasar sebagai tuduhan fitnah.
"Terkait juga pelanggaran kode etik atas pernyataan saya di media sosial Tik Tok, yang menurut pengadu adalah sebuah tuduhan atau fitnah dan tidak memiliki dasar hukum serta bukti-bukti potensi kepada pihak institusi Polri maupun kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang keterlibatan Polri pada Pilkada 2024," ucap Yulius.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #ott kpk #judi online #gus miftah #kotak kosongPopuler
