Antisipasi Kecurangan, Relawan Pramono-Rano Dirikan Posko Aduan 20 Kecamatan

JAKARTA - Relawan Jejaring Paguyuban Sunda Pramono-Rano mendirikan posko aduan di 20 kecamatan agar masyarakat bisa melaporkan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Ketua Tim Relawan Jejaring Paguyuban Sunda Pramono-Rano, M. Nadzir Ahya Ulilmi nenyebut, pendirian posko yang tersebar di 5 kota administratif Jakarta itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kecurangan saat hari pencoblosan.

“Untuk memenangkan pasangan nomor 3 Pramono Anung dan Rano Karno saat ini menuju hari H Pemilihan 27 November 2024 bertekad untuk menjaga TPS dari berbagai kecurangan dan memastikan warga yang telah dikampanyekan memilih pasangan Pramono Anung dan Bang Doel,” ungkap Ulil kepada wartawan, Selasa, 26 November.

Selain antisipasi kecurangan, posko aduan itu diadakan untuk menjaga suara yang telah tergalang serta akan melakukan tindakan hukum bila ditemukannya kecurangan yang nyata-nyata merugikan pasangan Pramono-Rano.

“Ribuan jejaring akan kami gerakan untuk melakukan tugas akhir sangat penting ini, kami akan memastikan kompetisi hari H sampai penghitungan suara berjenjang relawan kami akan solid dan semangat untuk mengamankan kemenangan Pramono Doel ditengah pilgub yang panas tapi terkendali ini,” urai dia.

Posko aduan yang didirikan berada di Jagakarsa, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cipulir, Kramat Jati , Makasar, Matraman dan Pulogadung, Kalideres, Cengkareng, Meruya, Palmerah, Grogol Petamburan, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Clincing, Kemayoran, dan Cempaka Putih.

Di satu sisi, tim kampanye Pramono Anung-Rano Karno membentuk satuan tugas (satgas) anti politik uang atau money politics, untuk menjaga suara pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi Marsudi menyebut akan memberikan apresiasi dalam bentuk bonus bagi siapa pun satgas yang berhasil menangkap aksi kecurangan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

"Kalau ada yang berhasil menangkap dengan bukti yang cukup, gue kasih bonus," ucap Prasetyo.

Bonus yang akan diberikan ini, menurut Prasetyo, diharapkan akan mengencangkan pengawasan satgas internalnya selama proses pemungutan suara agar tidak dicurangi pihak tertentu.

Sebab, mantan Ketua DPRD DKI ini mengaku menerima banyak laporan mengenai berbagai macam pelanggaran seperti kaperti kampanye negatif dan bertebarannya berita bohong (hoaks) di media sosial yang menyerang Pramono-Rano.