BNN Pastikan Kasus 624 Kg Ganja Asal Aceh Libatkan 7 Tersangka Bukan Jaringan Internasional

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memastikan temuan atau pengungkapan kasus narkotika golongan satu berupa ganja seberat 624,507 kilogram bukan jaringan internasional.

"Sampai sekarang kita menemukan mereka (tersangka) hanya terlibat dalam jual beli peredaran narkoba jenis tanaman yang bisa tumbuh di Indonesia," kata Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom saat konferensi pers pengungkapan kasus narkotika jenis ganja seberat 624 kilogram di Padang, Jumat 18 Agustus, disitat Antara.

Atas dasar itu, Marthinus menyakini tujuh orang tersangka dengan inisial K, R, P, Z, E, H, dan RK bukan jaringan internasional, kecuali dalam pengembangan kasus penyidik menemukan tersangka juga menjual narkotika jenis lain seperti sabu-sabu atau pil ekstasi.

"Kalau mereka menjual sabu-sabu dan ekstasi maka sangat mungkin ada indikasi kuat mereka terlibat peredaran jaringan internasional," ujarnya.

Pada kesempatan itu, jenderal bintang tiga tersebut menyebutkan 624 kg ganja siap edar itu akan dimusnahkan dua pekan setelah mendapatkan ketetapan dari Kejaksaan Negeri setempat. Hal itu merujuk Pasal 91 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa sebagian kecil barang bukti narkotika disisihkan guna kepentingan uji laboratorium, dan pembuktian perkara di persidangan.

Ia menegaskan BNN akan mengawasi secara ketat pengungkapan kasus itu, termasuk barang bukti ganja seberat 624 kg asal Aceh.

Hal itu karena BNN tidak ingin kecolongan seperti pengungkapan kasus sabu-sabu yang menjerat mantan Kapolda Sumbar Teddy Minahasa.

"Saya ingin belajar dari pengalaman yang terjadi di sini yang mencederai moral institusi penegak hukum," ujarnya.

Ia mengimbau apabila masyarakat mendapatkan informasi adanya aparat penegak hukum yang diduga terlibat dengan kasus 624 ganja itu maka diharapkan segera melaporkannya ke BNN.

"Please, laporkan ke Polri atau BNN dan penegak hukum lainnya," tandasnya.