Bagikan:

JAKARTA – Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno menilai bahwa kasus dualisme yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) harus menjadi pelajaran seluruh organisasi profesional di Indonesia agar tetap independen dan netral.

Menurutnya, apa yang menimpa Arsjad Rasjid saat dilengserkan Anindya Bakrie seperti menunjukkan bahwa unsur-unsur kekuasaan tidak lagi merestuinya duduk di kursi ketua Kadin. Terlebih, Arsjad pada Pilpres 2024 kemarin ditunjuk menjadi Ketua TPN Ganjar-Mahfud yang berseberangan dengan Prabowo-Gibran.

“Karena itu, bagi saya, organisasi apapun ke depan termasuk Kadin harus independen dan netral. Jangan terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan politik,” ujar Adi, Minggu 22 September 2024.

Dia mengungkapkan, kursi atau kepemimpinan yang diperoleh karena adanya faktor bekingan politik tinggal menunggu waktu bila kekuasaan itu akan menerkam balik. “Organisasi apapun termasuk usaha, pendagang, pengusaha ini ya harus netral, jangan terlampau jauh terlibat dalam urusan-urusan politik, supaya biar clear semua,” imbuhnya.

Dia juga menegaskan, dualisme kepengurusan Kadin merupakan pertarungan elite, yang menunjukkan tatanan bisa “diacak-acak” seperti terakhir terjadi di Partai Golkar, termasuk ‘pembajakan demokrasi’ dalam Pilpres 2024.

“Ini menunjukkan tidak ada perlindungan hukum untuk rakyat kecil, karena elitenya bisa mempermainkan hukum. Jadi menurut saya dari kejadian Kadin ini mempertegas bahwa kita semakin jauh dari negara hukum,” tukas Adi.