Bagikan:

JAKARTA - Pemerintahan Taliban mengendalikan 39 kedutaan besar dan konsulat Afghanistan secara global tiga tahun setelah mereka mengambil alih Afghanistan.

Belum ada pemerintah internasional yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban, meskipun China dan Uni Emirat Arab sudah menerima duta besarnya di ibu kota mereka.

Banyak negara, terutama negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat, mengatakan jalan menuju pengakuan formal terhadap Taliban akan terhenti sampai mereka mengubah arah mengenai hak-hak perempuan dan membuka kembali sekolah menengah dan universitas untuk anak perempuan dan perempuan serta memberikan kebebasan penuh kepada mereka.

Taliban mengatakan pihaknya menghormati hak-hak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam dan bahwa pembatasan pada sektor perbankan serta kurangnya pengakuan menghambat perekonomian mereka.

Setelah runtuhnya pemerintahan republik Afghanistan pada tahun 2021, kedutaan asing menjadi berantakan dengan banyaknya dokumen yang dikeluarkan seperti visa dan paspor yang dalam beberapa kasus menurut Taliban tidak boleh diakui.

Taliban telah menunjuk diplomatnya sendiri untuk mengepalai beberapa kedutaan, termasuk duta besar yang diterima di Abu Dhabi dan Beijing serta kuasa usaha di negara tetangga Pakistan.

Di beberapa misi, diplomat yang ditunjuk di bawah pemerintahan sebelumnya bekerja sama dengan otoritas Taliban.

“Tiga puluh sembilan kedutaan dan urusan diplomatik berada di bawah otoritas pusat, yaitu Kementerian Luar Negeri,” kata penjabat menteri luar negeri Taliban Amir Khan Muttaqi dalam konferensi pers di Kabul dilansir Reuters, Kamis, 19 September.

Kementeriannya telah mengirimkan puluhan diplomat ke 11 negara dalam setahun terakhir, termasuk Turki, Rusia, Iran, dan Pakistan.

Muttaqi mengatakan Afghanistan akan mengirim duta besar baru ke Uzbekistan minggu ini dan mengharapkan Rusia untuk segera menghapus Taliban dari daftar organisasi terorisnya.

Pada Juli, Taliban mengatakan pihaknya memutuskan hubungan dengan 14 misi diplomatik Afghanistan, dan menegaskan mereka tidak akan mengakui paspor dan visa yang dikeluarkan oleh kedutaan tersebut, yang sebagian besar berbasis di Eropa.