JAKARTA - Sekjen PAN, Eddy Soeparno merespons PKS yang membuka opsi untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan turut mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, jika Anies Baswedan tidak mendapatkan dukungan partai politik lain untuk maju bersama Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Namun, PKS mensyaratkan kadernya menjadi cawagub RK.
Eddy mengatakan, pada prinsipnya PAN terbuka jika ada parpol di luar KIM yang ingin bergabung. Namun soal keputusan cawagub, kata dia, akan diputuskan secara kolektif oleh para ketua umum di KIM Plus.
"Kan kita sudah bicara dengan konteks KIM dan KIM Plus ya. Kalau KIM Plus nanti ada partai-partai lain bergabung di luar KIM, tentu kita akan terbuka untuk opsi itu, kita akan senang untuk membahas apa saja kemungkinan-kemungkinannya. Tetapi pada saatnya nanti kan itu akan diputuskan secara bersama-sama," ujar Eddy kepada wartawan, Kamis, 8 Agustus.
Eddy mengatakan, para Ketum KIM pasti akan membahas soal Pilkada Jakarta secara bertahap. PAN sebagai anggota KIM, kata dia, akan ikut keputusan kolektif yang ditetapkan para ketua umum.
"Ya intinya kalau itu sudah menjadi keputusan dari para ketua umum di KIM apapun keputusannya, kita sudah semuanya berkomitmen untuk melaksanakan keputusan kolektif itu," kata Eddy.
Soal kapan para Ketum KIM Plus bakal berkumpul membahas Pilkada Jakarta, mengingat pendaftaran akan berlangsung pada 27 Agustus 2024, Eddy mengatakan pertemuan bakal digelar dalam waktu dekat. Saat ini, kata dia, sedang dicocokkan dengan jadwal masing-masing Ketum.
"Saya kira sih dalam waktu dekat ini lah, karena kan para ketua umum itu kan menteri di kabinet juga, jadi mereka memiliki kesibukan masing-masing," kata Eddy.
"Tapi saya kira kalaupun tidak bisa berkumpul secara bersama-sama, saya kira mungkin satu persatu bisa saling berkomunikasi dengan satu dengan yang lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Jurubicara PKS mengatakan partainya tengah membahas opsi untuk bergabung ke KIM dan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.
"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM dimana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," kata Kholid.
Opsi ini muncul lantaran Anies tak kunjung mendapatkan dukungan parpol untuk maju bersama Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Padahal sebenarnya, tenggat waktu untuk Anies mencari tambahan dukungan adalah 40 hari yakni sejak 25 Juni deklarasi pasangan AMAN.
Menurut PKS, waktu tersebut cukup bagi Anies untuk sama sama mengusahakan agar tiket AMAN ini berlayar.
"Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut. Dan kami terus berdoa agar semua ikhtiar dimudahkan," kata Kholid.
Karena itu, Kholid menambahkan, PKS punya dua opsi. Pertama, menjadi prioritas PKS untuk memastikan pasangan AMAN berlayar. Opsi kedua, membuka opsi lain jika pasangan AMAN tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi.
BACA JUGA:
"Di kedua opsi di atas, PKS mensyaratkan agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai Cagub atau Cawagub. Insyallah," pungkasnya.