JAKARTA - Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengaku kini banyak menerima protes dan kritikan pedas dari sejumlah konstituennya.
Hal ini disebabkan PKS mencabut dukungan kepada Anies Baswedan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. PKS kini beralih merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung Ridwan Kamil-Suswono.
"Iya, jadi memang saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan, kemudian bahkan bully dari grassroot yang memang masih mencintai Pak Anies," kata Taufik kepada wartawan, Rabu, 21 Agustus.
Namun, Taufik mengaku tidak menjadikan bully dari konstituen sebagai masalah. PKS, menurutnya, hanya sebatas menjalankan pilihan politiknya.
Di mana, PKS menginginkan kadernya, Sohibul Iman, menempati posisi calon wakil gubernur (cawagub). PKS sempat meminta Anies melobi partai politik untuk ikut mengusungnya berpasangan dengan Sohibul.
Hanya saja, tak ada parpol lain yang merestui Sohibul menjadi cawagub Anies. Sementara, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan, PKS tak bisa mengusung sendiri tanpa berkoalisi.
"Jadi sebelum MK ini memutuskan keputusan yang barusan, itu kan sebelumnya memang tidak bisa. 18 kursi PKS itu tidak bisa mengusung Anies sendirian, membutuhkan partai yang lain," urai Taufik.
Itu sebabnya PKS berubah haluan dengan merapat ke KIM Plus dan mendapat jatah cawagub yang berpasangan dengan Ridwan Kamil.
"Ternyata kan tidak sampai saat-saat dimana kita harus memutuskan, siapa yang harus mendukung, tidak ada keputusan MK itu," jelasnya.
Pada Selasa, 20 Agustus, MK mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah di pilkada. MK membolehkan partai tak memiliki kursi di DPRD ikut mengusung calon kepala daerah.
BACA JUGA:
MK juga mengurangi ambang batas pencalonan yang sebelumnya 20 persen kursi dan 25 persen suara sah pemilu legislatif sebelumnya.
Sehingga, saat ini peluang Anies kembali terbuka untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta dan melawan cagub-cawagub usungan KIM Plus.