Bawaslu Pasaman Subar Alami Kebocoran Data Pemilu 2024, DKPP Duga Masih Dikuasi Pihak Luar

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menduga kuat sejumlah data kepemiluan yang dikelola Bawaslu Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat (Sumbar) masih dikuasai atau disimpan pihak luar.

Hal ini dikatakan Ketua DKPP Heddy Lugito merespons terjadinya kebocoran data akibat kelalaian petugas Bawaslu Kabupaten Pasaman.

"Saya sangat yakin, dugaan saya masih ada data yang tersimpan di laptop itu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara Nomor 114-PKE-DKPP/VI/2024 di Padang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP terkait dugaan kelalaian yang dilakukan mantan Ketua Bawaslu Pasaman Lumban Tori saat mengakses dokumentasi C salinan, dokumentasi C hasil, dan formulir A pengawasan yang dikirim Panwaslu Kecamatan Rao Selatan melalui aplikasi google drive.

Kasus itu bermula saat mantan Ketua Bawaslu Pasaman Lumban Tori menerima kiriman dokumentasi dari Panwascam Kecamatan Rao Selatan dan membukanya lewat laptop milik temannya tanpa adanya pembatasan akses google drive.

Namun, sekitar dua jam kemudian atau setelah Bawaslu membatasi akses google drive yang berisikan dokumen kepemiluan banyak pihak yang meminta akses melalui surat elektronik atau email. Saat ditelusuri, Bawaslu menemukan adanya partai politik hingga calon legislatif yang mencoba meminta akses itu.

Dalam sidang tersebut, Ketua DKPP menggali lebih jauh apakah Lumban Tori menanyakan dan memastikan bahwa pemilik laptop tidak memberikan link google drive kepada pihak lain karena data itu bersifat terbatas.

"Kemungkinan saudara pemilik laptop ini bisa saja membagi data pemilu ke siapa pun," ujar Heddy Lugito.

Sementara itu, mantan Ketua Bawaslu Pasaman Lumban Tori mengatakan setelah adanya pemberitahuan bahwa data kepemiluan yang tersimpan di google drive tidak bisa diakses, pihaknya langsung membawa laptop itu ke kantor Bawaslu Pasaman untuk membatasi aksesnya.

"Setelah dibatasi aksesnya di situlah ketahuan siapa saja yang meminta permintaan akses untuk mendapatkan data kepemiluan," ujar Lumban.