JAKARTA - DPR RI siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2, pada bulan Juli 2024 ini. Perhelatan tersebut bakal dihadiri 16 negara kawasan pasifik.
Pertemuan parlemen-parlemen negara kawasan pasifik ini tepatnya akan digelar di Jakarta pada 24-26 Juli 2024. Tujuannya, untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik melalui berbagai kerja sama.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menjelaskan, tujuh parlemen negara Pasifik telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam acara regional ini.
Dia menuturkan, forum ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018. Namun, terjadi penundaan akibat COVID-19 disusul DPR RI menjadi tuan rumah IPU pada 2022 lalu.
"Oleh karena itu, baru sekarang kita bisa melaksanakan pertemuan yang kedua ini. Kita berharap akan ada partisipasi yang tinggi dan aktif dari parlemen negara-negara Pasifik," ujar Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Senin, 22 Juli.
Anggota Komisi I DPR itu mengungkapkan, pertemuan IPPP ini akan membahas isu-isu terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup di Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, dan dunia.
Selain itu, kata Fadli, acara tersebut juga akan merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara untuk kepentingan bersama. Konsep itu dinilai penting untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.
"Pertemuan ini penting untuk menyelesaikan tantangan sekarang seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan," kata Fadli Zon.
Legislator Gerindra itu berharap, hasil dari pertemuan IPPP ke-2 bertema 'Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development" ini akan menjadi masukan bagi The 53rd Pacific Islands Forum Leaders Meeting yang akan diadakan di Tonga pada 26-30 Agustus 2024.
Fadli menambahkan, BKSAP DPR RI juga memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat, yang berdampak pada peningkatan keterampilan SDM dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.
BACA JUGA:
Menurut Fadli, pertemuan IPPP pertama kali pada 2018 lalu menjadi pintu pembuka hubungan antara parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik.
"Forum ini akan membuka dialog dan komunikasi antar negara di kawasan Pasifik, penting bagi kepentingan nasional kita," pungkasnya.