Tutup Sidang IPPP, Puan: RI Siap Jadi Mitra Pembangunan Negara Pasifik

JAKARTA - Sidang ke-2 Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) resmi ditutup. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan Indonesia berkomitmen menjadi mitra pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik.

“Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara , termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik,” kata Puan usai menutup Sidang di Fairmont Jakarta, Kamis 25 Juli.

Kata dia, pertemuan IPPP menunjukkan peran penting DPR dalam mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik dalam merespons berbagai tantangan regional.

“Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerjasama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah,” paparnya.

Pada sidang pleno pertama yang mengambil tema ‘Fostering regional connectivity and inclusive development’, Puan memimpin jalannya diskusi tentang peran parlemen untuk mendorong konektivitas regional dan pembangunan yang inklusif.

“Saya juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, termasuk perlunya pemberdayaan perempuan termasuk dalam dunia politik,” jelas Puan.

Pada sesi kedua, anggota IPPP berdiskusi mengenai topik ‘Connecting Our Seas and People: Opportunities and Challenges’ di mana parlemen Indonesia-Pasifik sepakat untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan baik secara fisik maupun non-fisik.

Menurut Puan, anggota Sidang IPPP pun membahas tentang konektivitas wilayah kelautan yang ditekankan pada pentingnya infrastruktur perhubungan udara dan laut, serta kerja sama penerapan teknologi komunikasi.

“Kita juga akan terus mendorong kerjasama people-to-people melalui pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya dan lain sebagainya,” tambah perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lalu di sesi ketiga sidang, IPPP mengangkat topik ‘Harnessing Maritime Potentials for Sustainable and Inclusive Growth’ yang secara spesifik membahas kerjasama pembangunan inklusif dengan memanfaatkan potensi kelautan.

“Dalam hal ini, beberapa isu yang menjadi perhatian kita bersama adalah kerja sama dalam pengembangan ekonomi biru, industri dan perdagangan produk perikanan, hingga pariwisata laut atau maritime tourism,” ungkap Puan.

Dari hasil sesi-sesi diskusi tersebut, parlemen Indonesia-Pasifik menuangkan hasil pertemuan dalam dokumen Chair's Summary yang merefleksikan aspirasi bersama pertemuan IPPP. Puan pun merinci poin-poin Chair's Summary Sidang IPPP di Jakarta tahun 2024.

Poin kedua Chair's Summary Sidang ke-2 IPPP adalah tentang komitmen DPR membantu parlemen negara-negara Pasifik meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi parlemen (legislasi, pengawasan, dan anggaran).

“DPR RI juga siap membantu meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan parlemen di bidang perancangan undang-undang, pengelolaan media, dan pengembangan teknologi informasi,” sebut Puan.

Poin ketiga yakni kesepakatan untuk memperkuat kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Puan juga mendorong agar peran IPPP dapat dimaksimalkan.

“Saya tekankan juga bahwa IPPP harus menjadi platform kerja sama Parlemen bagi Indonesia dan negara-negara Pasifik,” ujarnya.

Di sela-sela pertemuan IPPP, turut pula digelar dialog parlementer antara DPR dengan anggota MSG yang hadir di Sidang Forum Parlemen Indonesia-Pasifik tersebut yakni dari Kepulauan Solomon, Fuji, dan Papua Nugini.

Saat penutupan Sidang ke-2 IPPP, Puan meminta Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon yang bertindak sebagai rapporteur pertemuan IPPP ini untuk menyampaikan ringkasan pertemuan sidang di hadapan para delegasi.

Puan juga mempersilakan Presiden Forum Parlemen Kepulauan Pasifik saat ini, Lord Fatafehi Fakafanua yang juga merupakan Ketua Parlemen Tonga untuk menyampaikam sambutan penutup dan pandangan dari parlemen negara-negara Pasifik. Pada Sidang ke-2 IPPP, Lord Fatafehi Fakafanua bertindak sebagai Co-Chair.

Puan mendorong dibangunnya jalur komunikasi yang lancar antara DPR RI dengan Parlemen negara-negara Pasifik agar dapat berkomunikasi secara langsung jika terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dan koordinasikan sehingga apabila ada dinamika, persoalan tidak perlu dibawa ke forum multilateralisme, misalnya seperti PBB.

“Regionalisme yang efektif diharapkan dapat menyelesaikan sendiri masalah dan tantangan yang dihadapi di kawasan itu. Sebagai keluarga besar Pasifik, kita diharapkan dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan dialog diantara kita sendiri,” katanya.

Lebih lanjut, Puan memastikan Indonesia berkomitmen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui program pelatihan bagi mitra-mitra di Pasifik sekalipun Indonesia juga masih mengalami tantangan pembangunan.

“Dan saya mengajak delegasi negara-negara Pasifik untuk menceritakan kepada rakyat di negaranya, bahwa Indonesia ingin meningkatkan persahabatan dengan rakyat di Pasifik,” harap mantan Menko PMK tersebut.

Jumat 26 Juli, delegasi akan diajak DPR mengikuti field trip ke Science & Techno Park (STP) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dikelola untuk pengembangan inovasi, inkubasi bisnis, dan alih teknolog. Delegasi juga akan diajak berkunjung ke Kebon Raya Bogor.

Field trip ini bertujuan untuk mengenalkan kekayaan flora Indonesia dan memperlihatkan berbagai penelitian tentang bagaimana cara Indonesia melakukan hilirisasi produk-produk laut.

“Marilah kita membangun ‘jembatan’, dan bukannya hambatan (barrier) guna membawa perubahan positif bagi kawasan Pasifik. One heart, one family, together we are stronger,” tutup Puan.