Bagikan:

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkap sejumlah fakta di balik pertemuan 5 kader NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

Kelima aktivis NU itu sebelumnya telah dipanggil untuk diminta klarifikasi. Berdasarkan pengakuannya, mereka dikonsolidasi oleh LSM atau NGO (nongovernmental organization) yang berperan sebagai pelobi untuk kepentingan Israel.

"Setelah saya tanya, memang yang mengajak ini dari satu chanel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi, yang membantu citra Israel, melobi untuk kepentingan Israel, dan sebagainya. Ini yang mengajak dan konsolidasikan mereka. Ya, memang canggih sekali biasanya caranya," papar Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli.

NGO yang bekerja untuk Israel ini mendatangi kelima kader NU satu per satu untuk mengajaknya berangkat ke Israel. Awalnya, mereka diminta untuk datang dalam dialog dengan berbagai pihak, membicarakan konflik Hamas-Israel hingga relasi Indonesia-Israel.

Namun, mereka sebelumnya tidak mengetahui akan dipertemukan dengan Isaac Herzog saat bertandang ke Israel.

"Memang mereka disana programnya adalah sekadar pertemuan-pertemuan, dialog di sana dengan berbagai pihak. Katanya tanpa agenda pertemuan dengan presiden Israel sebelumnya dan itu mendadak didakan di sana," jelas Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karenanya, bisa dipastikan kelima kader NU mendapatkan visa kunjungan ke Israel bukan dibuat dari Indonesia.

"Mereka, jelas, bahwa visanya tidak dapat dari indonesia karena memang tidak ada perwakilan Israel di sini, ya. Tapi itu bisa saja diatur soal teknis yang biasa dilakukan siapaun yang melakukan perjalanan ke Israel," tegasnya.

Gus Yahya memastikan 5 kader NU tersebut akan disanksi. Sanksi kepada kelima aktivis NU itu akan diberikan oleh masing-masing organisasi di bawah naungan PBNU tersebut.

Mereka adalah Wakil Ketua PWNU Banten Sukron Makmun, Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta Zainul Ma'arif, Sekum PP Pagar Nusa Munawir Aziz, Wakil Koordinator Bidang Media Informasi, Penelitian, dan Pengembangan PP Fatayat NU Nurul Bahrul Ulum, dan Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup PP Fatayat NU Izza Annafisah Dania.

"Soal sanksi, akan diproses akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, mengenai kesalahan dan sanksi ini," ungkap dia.

Gus Yahya menekankan lembaganya juga telah memiliki aturan yang harus dipatuhi para kader, khususnya dalam menyikapi agresi militer dan genosida Israel terhadap Palestina. Hal ini pun, menurut Yahya, semestinya sudah diketahui oleh para Nahdliyin.

"Tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan," imbuhnya.