PDIP Akui Anies Baswedan Jadi yang Terkuat untuk Pilgub Jakarta

JAKARTA - Politikus PDIP Eriko Sotarduga mengakui nama Anies Baswedan masih menjadi yang terkuat sebagai kandidat calon gubernur (cagub) Jakarta.

Karena itu, PDIP mulai membangun komunikasi intensif dengan PKB dan PKS yang sudah menyatakan dukungannya untuk Pilkada 2024. 

Selain Anies, Eriko mengatakan, ada empat nama yang dibahas di internal PDIP. Yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, serta mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa. 

"Kita harus jujur juga mengakui bahwa memang potensi Pak Anies besar. Sampai saat ini dari hasil survei-survei yang beredar masih Pak Anies yang tertinggi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang 4 lagi ini juga di internal kami menguat," ujar Eriko kepada wartawan, Senin, 15 Juli. 

Kendati demikian, lanjut Eriko, nama cagub yang akan diusung PDIP akan menunggu keputusan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Sambil menunggu hasil survei yang dilakukan internal. 

"Tapi siapa nanti yang diputuskan tentu itu kewenangan ibu ketua umum, dan sekarang sedang kita lakukan pengecekan sampai ke tingkat anak ranting, sampai tingkat RT/RW. Dan juga tentu kita tunggu juga hasil survei yang sedang berjalan," katanya. 

Eriko mengatakan, DPD dan DPP PDIP Jakarta sudah melakukan komunikasi dengan Anies dan partai-partai yang mendukung mantan gubernur DKI Jakarta itu. 

"Kan di DPD PDIP kami, saudara Adi Widjaya kan menurut keterangan Adi Widjaya dan Pantas Nainggolan, Sekretaris DPD. Mereka kan sudah melakukan komunikasi. Kan begitu. Kalau dari tingkat DPP, kami bersama yang ditugaskan sebagai pengampu. Pak Sekjen, Hasto Kristianto, saya dan juga Pak Komar. Tentu sudah bicara secara non-formal kepada partai-partai yang mendukung Pak Anies," ungkapnya.

Bahkan, kata dia, DPP PDIP sudah membahas secara formal dengan PKB dan PKS terkait arah dukungan di Pilkada. Selanjutnya, hasil komunikasi tersebut akan dilaporkan kepada ketua umum. 

"Ya, itu kami sudah bicara formal. Tapi secara resmi nanti tentunya kami akan membicarakan lagi di dalam. Karena apapun juga setelah itu kami harus melaporkan kepada ibu ketua umum. Tugas DPD kan menjaring, yang menyaring kan kami, kan begitu kan. Tentu yang memutuskan nanti Ibu Ketua Umum," pungkasnya.