Pilkada 2024, Mendagri Akui Telah Serahkan DP4 ke KPU

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatra yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa 9 Juli 2024

Data tersebut, menurut Tito, salah satunya mengenai jumlah masyarakat yang berusia 17 tahun saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.

"Jadi data ini akan berbeda dengan Pemilu 14 Februari karena antara 14 Februari sampai 27 November ada yang berusia 17 tahun, punya hak pilih, yang kedua yang mereka bukan anggota TNI/Polri," bebernya.

Selain itu, kata Tito, data tersebut kemudian akan divalidasi oleh KPU dan jajarannya.

"Itulah data pemilih potensial yang sudah kami serahkan, dan ini akan divalidasi oleh jajaran KPU, orangnya ada atau tidak, orangnya sudah pindah atau tidak, sudah wafat atau tidak, dan seterusnya," urainya.

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) termasuk Dinas Dukcapil juga terus bergerak untuk merekonsiliasi data DP4.

"Ketika pada saat 27 November kita harapkan yang memiliki hak pilih tidak kehilangan hak pilih," tegas Tito.

Tito menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Menurut dia, semakin tinggi partisipasi pemilih, maka legitimasi hasil Pilkada Serentak 2024 akan semakin kuat.

Untuk itu, dia mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar turut berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Selain meningkatkan partisipasi pemilih, Pemda juga diminta untuk membantu para penyelenggara, baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana, termasuk kebutuhan gudang maupun gedung.

Pemda dapat membantu penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu di daerah dengan meminjamkan aset bangunan yang bisa dimanfaatkan.

"Ini tolong koordinasi KPU, Bawaslu daerah yang belum punya tempat kantor atau gudang, koordinasi dengan kepala daerah, dan kepala daerah tolong dibantu," jelasnya.

Selain itu, Tito juga mendorong Pemda agar membantu distribusi logistik Pilkada Serentak 2024. Ini terutama daerah yang memiliki akses yang sukar ditempuh, seperti daerah-daerah terpencil.