Hari Konstitusi Digelar 18 Agustus 2024, Pimpinan MPR Undang Jokowi

JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadiri Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2024 di Jakarta.

Peringatan itu digelar sehari setelah agenda Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami tadi mengundang agar Presiden melengkapi Surat Keputusan Presiden (Keppres) itu dengan menghadiri peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus 2024 yang akan datang," ujar Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah usai menggelar rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 28 Juni, disitat Antara.

Ia mengatakan, Hari Konstitusi adalah momentum bersejarah dalam memperingati lahirnya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya UUD 1945 yang menjadi landasan hukum Indonesia.

Ia mengatakan Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dijelaskan bahwa proses kelahiran Pancasila dimulai dari Pidato 1 Juni Presiden Soekarno, kemudian berkembang dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

"Finalnya di 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses pembentukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bangsa Indonesia, di mana ketika itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka," katanya.

Merespons undangan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan bahwa Presiden Jokowi akan memenuhi undangan tersebut.

“Perihal undangan pimpinan MPR RI kepada Bapak Presiden untuk hadir pada Peringatan Hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2024 malam di Jakarta, Presiden menyatakan akan mengatur waktu untuk bisa hadir,” katanya.

Dalam pertemuan konsultasi tersebut hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, beserta delapan Wakil Ketua MPR RI, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Muhammad Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, Muhammad Amir Uskara, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah.

Sementara itu, hadir mendampingi Presiden Jokowi yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.