Korban Minta Tolong Lewat Medsos, Polres Balangan Kalsel Berhasil Ringkus 7 Pelaku TPPO 

BALANGAN - Anggota Polres Balangan, Polda Kalimantan Selatan, meringkus tujuh tersangka terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak.

“Awalnya, kita mengetahui informasi ini dari media bahwa anak ini minta tolong melalui akun media sosialnya,” kata Kapolres Balangan AKBP Riza Muttaqin di Balangan, Antara, Rabu, 19 Juni. 

Riza menuturkan petugas menangkap enam pelaku asal Banjarmasin dan satu tersangka dari Balangan selama tiga hari di wilayah Desa Haur Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan.

Riza mengimbau pihak orang tua dan guru sekolah untuk memperhatikan anak-anak agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang.  Orang tua juga harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak saat berada di rumah, serta guru memperhatikan murid di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Balangan Iptu Galuh Riza Pangestu menjelaskan para tersangka menjalankan modus operandi dengan cara mengajak korban untuk jalan ke suatu tempat karena korban sedang bermasalah dengan orang tuanya.

Korban dibawa para pelaku ke sejumlah tempat ke Kabupaten Tanah Bumbu (Provinsi Kalsel) hingga Kabupaten Paser dan Kota Balikpapan (Kalimantan Timur), kemudian ke Kabupaten Balangan.

Menurut dia, para tersangka menawarkan korban kepada pelanggan melalui aplikasi "Michat" untuk membiayai seluruh pengeluaran selama di perjalanan, seperti menyewa mobil hingga penginapan.

“Korban dijual melalui aplikasi Michat untuk biaya hidup mereka di perjalanan, korban juga sempat mendapatkan kekerasan fisik dari para tersangka saat berada di Balangan,” ucap Pangestu.

Saat ini, Pangestu menyatakan penyidik fokus mengembalikan mental korban dengan menyediakan rumah aman dan rawat jalan karena korban terindikasi terkena penyakit berdasarkan hasil visum.

Para tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.