PKS Klaim Ditawarkan Posisi Cawagub DKI oleh Koalisi Prabowo, Anies: Lebih Penting Bicara Kondisi Warga Sekarang 

JAKARTA - Anies Baswedan enggan mengomentari klaim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditawarkan mengajukan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Meskipun telah berniat maju sebagai calon Gubernur DKI di Pilkada 2024, Anies menilai proses pencalonan oleh koalisi partai politik tak perlu dibahas sekarang. Permasalahan yang dihadapi warga Jakarta saat ini, dianggap Anies, lebih penting untuk disoroti.

"Saya rasa kita lebih penting membicarakan tentang kondisi warga Jakarta sekarang, ya, dan problem-problem yang harus diselesaikan," kata Anies ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pilkada bukan semata-mata tentang siapa menjadi calon Gubernur DKI, siapa yang menjadi calon wakil gubernurnya, dan partai apa mencalonkan.

"Tapi tentang kebijakan apa yang akan dibawa dan dilaksanakan, karena itu yang nanti akan oleh dirasakan masyarakat Jakarta," urai Anies.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengakui pihaknya mendapatkan tawaran dari partai politik KIM untuk mengajukan cawagub pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Namun, Syaikhu mengatakan, PKS masih melakukan pengkajian mendalam atas tawaran tersebut.

"Ada (tawaran maju sebagai pendamping Ridwan Kamil, red). Itu makanya sedang kita coba, analisis, kita kaji mana kira kira yang nanti paling maslahat, kira-kira gitu," ujar Syaikhu di Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juni.

Saat ditanya apakah PKS akan bergabung bersama koalisi pemerintah setelah adanya tawaran tersebut, Syaikhu enggan berkomentar jauh. Sebab menurutnya, tawaran untuk masuk ke pemerintahan presiden terpilih belum ada.

PKS sendiri berencana bakal mengusulkan cawagub jika nantinya resmi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, sebagai parpol pemenang pemilu di Jakarta, PKS berhak memajukan calon pada pemilihan gubernur mendatang.

"Bila nanti DPP memutuskan misalnya Pak Anies sebagai cagub dari PKS, dan misalnya beliau dicalonkan juga oleh partai yang lain, sehingga beliau kemudian diatasnamakan lintas partai, maka tentu wajarnya PKS mengajukan cawagub dari PKS," ujar Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) di Jakarta Selatan, 18 Juni.

Apalagi, lanjut HNW, pada Pilkada 2017 di kala mengusung Anies bersama Gerindra, cawagubnya bukan dari PKS. Justru Gerindra yang malah mengajukan Sandiaga Uno.

"Periode yang lalu, PKS telah mendukung Pak Anies cagub, cawagubnya enggak dari PKS loh. Masa sekarang enggak ada lagi?" ungkit HNW.