KPU Belum Proses Pengganti Mirati Dewaningsih yang Terpilih sebagai Anggota DPD

JAKARTA - Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Idham Holik mengatakan belum bisa memproses pengganti Mirati Dewaningsih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih periode 2024-2029.

Pasalnya, sejauh ini KPU belum menerima surat klarifikasi dari KPU Maluku soal pengunduran diri Mirati.

Idham menyampaikan hal tersebut merespons beredarnya surat undangan deklarasi pimpinan DPD periode 2024-2029. Dalam surat deklarasi yang beredar ada nama Nono Sampono sebagai salah satu calon pimpinan DPD.

Sementara Nono dinyatakan gagal melenggang menjadi senator ke Senayan oleh KPU karena dari 11 kabupaten/kota hanya meraih sebanyak 84.660 suara.

Hal itu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Maluku khusus untuk DPD, Selasa 19 Maret 2024.

Jumlah suara dimiliki Nono yang kini menjabat wakil ketua DPD itu berada di urutan kelima setelah nama Mirati Dewaningsih di urutan keempat.

Mirati yang juga caleg petahana ini berhasil mengumpulkan sebanyak 85.690 suara. Selisih 1.030 suara dari Nono.

"Harus menunggu klarifikasi terlebih dahulu dari KPU Maluku," ujar Idham mengkonfrimasi, Rabu 19 Juni.

Idham mengakui KPU sudah menerima surat pengunduran Mirati sebagai anggota DPD terpilih daerah perwakilan Maluku. Hanya saja, kata dia, KPU belum dapat memutuskan status Mirati melepas jabatan DPD sebelum menerima klarifikasi resmi dari KPU Maluku terkait keputusan Mirati.

"Informasi yang kami terima baru 20 Juni 2024 yang bersangkutan (Mirati-red) baru tiba di Indonesia sehabis menunaikan ibadah haji," tandas Idham.

Idham mengatakan, sudah mengirimkan surat ke KPU Maluku untuk meminta klarifikasi Mirati soal pengunduran dirinya. "Selanjutnya KPU Provinsi Maluku agar melaporkan hasil klarifikasi dan menyampaikan berita acara klarifikasi," ucapnya.

Ia juga mengatakan, setelah menerima klarifikasi dari Miranti, KPU mempunyai waktu tiga hari untuk menyampaikan berita acara. "KPU paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan klarifikasi," pungkas Idham.