PPP Galau Tentukan Sikap Politik Gabung atau di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih bimbang menentukan sikap politik, apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, atau berada di luar pemerintahan mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menyatakan saat ini PPP fokus pada upaya lolos ke parlemen dan penguatan konsolidasi nasional untuk Pilkada 2024.

"Hari ini yang paling utama adalah soal konsolidasi nasional untuk Pilkada, dan untuk mendorong bagaimana perjuangan kita bisa lolos ke parlemen," ujar Mardiono dalam acara Rapimnas ke IX di Tangerang, Kamis 6 Juni.

Saat ditanya apakah basis pendukung PPP menginginkan oposisi atau bergabung dalam pemerintahan, Mardiono menyebutkan bahwa perbedaan sikap politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

"Namanya demokrasi ya. Anak saya saja lima itu beda-beda, kalau ada yang minta ke pantai dan ada yang minta ke taman mini, ya pasti demokrasi kita enggak akan bulat," ungkapnya.

"Karena di setiap negara demokrasi itu enggak ada yang bulat, tetapi kalau ada perbedaan, itu akan kita selesaikan ke arah keputusan yang sama," tambah Mardiono.

Kendati demikian, Mardiono menegaskan bahwa PPP tidak menutup kemungkinan apakah nantinya akan bergabung dengan pemerintahan atau tetap berada di luar. Keputusan tersebut akan diambil setelah rapat pimpinan nasional IX selesai.

"Nanti kalau ternyata mengemuka di dalam rapat ini, ya bisa saja malam ini nanti diputuskan. Rapat ini terbuka luas, tidak menutup hak-hak mereka. Sebagai hak kedaulatan, tentu kita berikan ruang yang luas," jelasnya.

Dalam Rapimnas ke IX, beberapa agenda menjadi fokus pembahasan PPP. Salah satunya adalah peran penting PPP dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, termasuk pencalonan kader PPP di berbagai daerah.