JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menilai bahwa Hak Angket Pemilu 2024 akan sulit terwujud. Dia mencatat ada beberapa upaya yang diduga dilakukan agar Hak Angket tidak bergulir.
Pertama, dilaporkannya Ganjar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Meski Sugeng membantah laporannya bermuatan politis, Ujang menduga adanya hal tersebut. Menurutnya, masyarakat sudah dapat menilai ada atau tidaknya unsur politis dalam laporan terhadap Ganjar tersebut.
Kedua, Presiden Jokowi dinilai tidak akan tinggal diam dengan upaya pengguliran Hak Angket. Ujang menyebut, Presiden Jokowi tentu ingin dikenang sebagai pemimpin negara yang berhasil melaksanakan pemilu secara damai dan demokratis.
“Hak Angket itu jalur politik, pasti akan dilawan jalur politik juga oleh Jokowi. Karena itu, akan berat bila Jokowi masih memegang kendali sebagai presiden,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Ujang berpendapat, upaya lain untuk mencegah Hak Angket bisa dilihat dari pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. Selain itu, pernyataan Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno yang tidak menutup kemungkinan bergabung dengan pemerintahan mendatang juga bisa menjadi sandungan dukungan terhadap bergulirnya Hak Angket.
“Dengan NasDem sudah bertemu, sekarang PPP punya jalan, pilihan, dan sikap sendiri, bisa bergabung pemerintah Prabowo-Gibran. Itu bisa diartikan tidak akan mendorong Hak Angket,” ungkap Ujang.
Dia menilai, upaya penggagalan Hak Angket sudah terlihat dan dilakukan secara terbuka oleh beberapa pihak, bukan hanya dilakukan di permukaan saja tetapi juga di 'belakang layar' oleh pihak tertentu.
“Ini kan bukan rahasia lagi. Sudah bukan sesuatu yang tertutup tetapi sudah terbuka. Karena di politik kita ini, sejatinya tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka. Cuma ada permainan depan layar dan permainan belakang layar,” tukasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #gempa bumi #mahkamah konstitusi #palestina #timnas indonesiaPopuler
