Bagikan:

BANYUWANGI - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 0,43 persen dan lebih rendah dibanding nasional sebesar 1,12 persen.

"Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen," katanya saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari dilansir ANTARA, Jumat, 8 Maret.

Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi turun dalam tiga tahun terakhir, dari 3,73 persen pada 2020 menjadi 0,99 persen (2022), dan kini tersisa 0,43 persen (2023).

Atas kinerja positif tersebut, Pemkab Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) penghapusan kemiskinan ekstrem 2023 senilai Rp6,71 miliar. Insentif tersebut secara optimal telah dipergunakan untuk memperkuat program dan strategi penurunan kemiskinan di kabupaten ujung timur Pula Jawa itu.

 

Menko PMK juga mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif. Menko Muhadjir berharap Banyuwangi terus melakukan upaya progresif sehingga angka tersebut semakin bisa ditekan.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024," kata Muhadjir.

Menko PMK Muhadjir melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Banyuwangi, 7-8 Maret 2024. Ia mengapresiasi upaya penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.

Selain penanganan kemiskinan, Menko Muhadjir juga melihat bagaimana program penanganan stunting di Banyuwangi.

"Tadi saya juga melihat bagaimana program penanganan stunting digerakkan dari bawah. Para kader (posyandu) diinstruksikan untuk mengawal ibu hamil berkaitan dengan kecukupan gizi mereka. Ini hal baik karena pencegahan stunting jauh lebih baik pencegahannya ketika anak masih dalam kandungan," katanya.