Harga Beras Mahal, Tom Lembong: Itu yang Terjadi Kalau Pemerintahan Terlalu Dipolitisasi
Tom Lembong (DOK Diah Ayu/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) yang juga mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong menyoroti mahalnya harga beras, terutama beras premium, yang melonjak sejak beberapa waktu lalu.

Tom Lembong menduga ada indikasi pengalihan stok beras besar-besaran di Bulog hanya untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang digencarkan pemerintah di masa Pemilu 2024.

Tom memandang, hal ini memperlihatkan bahwa roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Sebab, menurutnya, para pejabat pemerintah lebih mementingkan peningkatan citra politik saat pemilu ketimbang kebutuhan masyarakat luas.

"Ada indikasi kebijakan bansos yang ditempuh menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton. Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek kebutuhan masyarakat dan Kementerian lain. Itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakannya terlalu dipolitisasi," kata Tom di Rumah Perubahan AMIN, Jakarta Selatan, Senin, 26 Februari.

Tom mengingatkan adanya potensi harga pangan yang lebih melambung seiring peningkatan kebutuhan jelang bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri tahun ini. Sementara, dugaan politisasi bansos yang dilakukan pemerintah dianggap Tom menghambat upaya komprehensif dalam menekan harga pangan.

"Makanya, sebtulannya paling ideal tuh politik diserahkan ke politisi dan birokrasi diserahkan ke birokrasi. Jangan campur adukkan jadi hak orang yang sama disuruh urus politik dan juga urus keperluan masyarakat, dua-duanya bakal enggak beres," ungkap Tom.

Atas dasar itu, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut menyarankan agar para pejabat pemerintah mengesampingkan urusan politik dan lebih fokus menyelesaikan permasalahan kebutuhan pangan masyarakat.

"Secara teknokratis, pemerintah bisa segera kembali mengurus keperluan-keperluan masyarakat. Karena selama ini saya menyimak, malah sibuk dengan berpolitik. Sehingga, keperluan masyarakat tidak keurus dengaan baik," imbuhnya.