JAKARTA - Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaudit Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Lembaga independen bisa digandeng.
Diketahui, sistem ini menjadi sorotan karena berantakan ketika membaca data formulir C1. Sehingga ada dugaan terjadi kecurangan di Pemilu 2024 akibat kejadian tersebut.
“Masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan Sirekap. Jadi itu supaya diaudit, benar itu? Bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu,” kata Mahfud kepada wartawan di Mahfud MD Initiative, Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari.
“Oleh sebab itu perlu dilakukan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian,” sambungnya.
Sirekap ini disebut Mahfud memang sudah diklaim KPU pernah diaudit. Tapi, ia menilai sudah saatnya lembaga independen diajak melakukannya untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi. … Apa betul itu kontraknya dengan Alibaba, dengan sistem distribusi datanya dengan China, Singapura, dan Prancis? Itu kan harus diaudit,” tegas eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Mahfud mengingatkan pentingnya KPU terbuka. Apalagi, Komisioner KPU Idham Holik sudah menyatakan kesiapannya untuk membuka data Sirekap.
“Kejujuran pemilunya itu semua menyangkut masa depan bangsa. Menyangkut demokrasi itu audit digital forensik supaya dilakukan dan itu bisa,” ujarnya.
BACA JUGA:
“Beberapa hari lalu, si Holik dari KPU sudah mengatakan siap diaudit. Nah, ayo dong. Lembaga independen tapi bukan lembaga yang berwenang. Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai selama ini,” pungkas Mahfud.