Puan Soal Ahok Jadi Menkeu atau Jaksa Agung Kalau Ganjar-Mahfud Menang: Itu Hak Prerogatif

SEMARANG - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak mau banyak bicara soal peluang Basuki Tjahja Purnama atau Ahok jadi menteri jika Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Semua diserahkan karena hak prerogatif.

“Itu hak prerogratif presiden yg insyaallah kalau pak Ganjar terpilih, saya rasa Pak Ganjar tahu apa yang harus dilakukan,” kata Puan kepada wartawan di kawasan Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari.

Meski begitu, Puan menilai bukan itu yang dimaksud Ahok. Lagipula, pihaknya belum mau bicara soal jabatan.

“Kita belum bicara posisi, kita sukseskan pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang, biarkan rakyat memilih, menangkan rakyat dan rakyat yang jadi juara,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku lebih tertarik menjadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan (Menkeu) jika mendapatkan tawaran untuk menjadi pejabat.

Hal ini disampaikan Ahok saat mendapat pertanyaan dari rapper Young Lex dalam acara bertajuk Ahok is Back, di Jakarta, Kamis, 8 Februari. Young Lex bertanya jika Ahok ditunjuk menjadi jadi Ketua KPK, apa yang pertama kali bakal dilakukan.

“Jadi kalau lu tanya gue mau apa? Jadi cuma dua lah, Jaksa Agung atau Menteri Keuangan lah,” ujar Ahok.

Ahok mengaku enggan menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran kewenangannya terbatas. Karena itu, dia memilih menjadi Jaksa Agung.

“Kalau gua Jaksa Agung, gue bisa ngelakuin apa coba? Gua bikin list. Jadi ada pembuktian illicit enrichment, toh. Jadi kalau mau jadi pejabat, harta lu berapa, pajak lu bayar berapa, itu sesuai atau enggak,” ucapnya.