Migrant Watch Imbau Publik Tidak Pilih Capres Penculik Aktivis

Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan menyebut publik harus menggunakan tiga pendekatan dalam menyikapi debat calon presiden ini. Pertama, kata Aznil terkait dengan materi gagasan. Menurutnya, gagasan yang disampaikan oleh ketiga capres tersebut terlalu normatif dan tidak banyak memberikan terobosan baru bagi bangsa Indonesia.

"Keluar dari permasalahan. Banyak jaringan-jargon, banyak retorika. Belum ketemu ini (gagasan konkret) dari ketiga capres," ucap Aznil dalam acara Ngobrol Bareng Debat Capres Bersama Trust Indonesia yang berlangsung Minggu, 4 Februari.

Yang kedua, menurut Aznil, dari segi kecerdasan emosional. Ia meminta kepada masyarakat untuk memilih Presiden selanjutnya yang mengetahui persoalan bangsa Indonesia.

"Kita itu memilih Presiden dan Wakil Presiden di Republik ini, bukan memilih gubernur, bupati, walikota, camat atau lurah. Kita bukan memilih itu. Ini orang yang besar yang harus mengetahui permasalahan bangsa ini," lanjutnya.

Aznil pun meminta masyarakat untuk memilih calon Presiden maupun calon wakil Presiden yang mempunyai sifat lembut dan tidak kekanak-kanakan.

"Jangan kita pilih Presiden dan Wakil Presiden yang emosional kekanak-kanakan dan yang membuat demokrasi tertutup. (Sebab nantinya) kita yang akan memberi masukan. Apabila orang ini (Presiden) pendendam, tidak bijaksana. Ini bahaya bagi kita karena negara kita negara republik. Ini harus kita jaga," imbuhnya.

Selanjutnya, yang ketiga, kata Aznil terkait moralitas. Menurut dia, seorang yang mempunyai track record kejahatan HAM, tidak cocok untuk dipilih dan dijadikan sebagai Presiden.

"Ini moralitasnya. Terus terang saya sampaikan, penculikan aktivis adalah kejahatan HAM. Dari segi satu saja, Capres tersebut rusak," kata Aznil.

"Masa orang menculik, kita dukung jadi capres. Ini harus menjadi prinsip kita dalam berbangsa bernegara. Rekonsiliasi boleh, tetapi tidak mendorong dia ke Istana. Rekonsiliasi itu bagaimana (dia) mengakui kesalahan tetapi ia tetap tidak layak jadi presiden," tegasnya.