Bagikan:

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi soal kegiatan penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo yang kini tak lagi mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Dalam sejumlah kegiatan pembagian bansos pemerintah mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024, Risma yang merupakan politikus PDI Perjuangan tak terlihat atau dilibatkan untuk mendampingi Jokowi.

"Ini kan lagi-lagi tata kelola negara itu ada aturannya. Nah, negara enggak boleh diatur pakai selera," kata Anies di Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari.

Atas dasar itu, jika memenangkan pilpres, Anies berjanji akan mengembalikan tata negara sesuai aturan birokrasinya.

"Kami akan mengembalikan agar negara diatur pakai aturan. Bila program itu pengelola sektornya adalah Menteri Sosial, ya jalankan. Bila ada program pengelola sektornya itu Menteri Perindustrian, ya Menteri Perindustrian yang kerjakan," lanjut Anies.

Terkait hal ini, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara. Saat ditanya mengapa agenda pembagian bansos tidak melibatkan Kemensos sebagai otoritas berwenang dalam pelayanan sosial, Ari menyebut bahwa bantuan beras yang diberikan Jokowi merupakan bagian dari program yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Karena terkait dengan cadangan pangan. Ada Bulog dan badan pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah, jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari.

Seperti diketahui, sejak awal Januari 2024 Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia sambil membagikan bantuan sosial bagi masyarakat setempat.

Teranyar, Jokowi membagikan bansos berupa Program pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada masyarakat di Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin, 22 Januari. 

Jokowi juga mendistribusikan langsung bantuan sosial dalam kunjungannya ke Provinsi Banten, Papua, hingga Kalimantan Timur.