JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2024.
"Ya nanti dilihat," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari, disitat Antara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak.
Sebelumnya, presiden menyebutkan baik presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan presiden itu menanggapi terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu paslon dalam Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.
Oleh karena itu, kata dia, kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden Jokowi dan para menteri.
BACA JUGA:
Ia menilai hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tuturnya.
Presiden Jokowi kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," pungkasnya.
