Jalan Tol Cipali Amblas, Ditjen Hubdat Keluarkan Pembatasan Operasional Angkutan Barang
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi (dok. Humas Kemenhub)

Bagikan:

JAKARTA - Jalan Tol Cikopo- Palimanan (Cipali) amblas pada Senin, 8 Februari lalu. Mengantisipasi kerusakan dan proses perbaikan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) langsung mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pembatasan Operasional Angkutan Barang.

Surat tersebut dikeluarkan untuk mengurangi jumlah kendaraan angkutan yang melintas selama masa konstruksi dan perbaikan Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di KM 122 + 400 Arah Jakarta.

"Pembatasan operasional angkutan barang berupa pengalihan arus lalu lintas ini berlaku pada jalan tol Jakarta-Cikampek-Cikopo-Palimanan menuju ke jalan arteri. Pengalihan arus berlaku sejak Kamis, 11 Februari hingga Minggu, 28 Maret atau selama masa perbaikan jalan. Meski demikian pembatasan ini akan menyesuaikan kebijakan dari Polri," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dalam keterangannya, Kamis, 11 Februari.

Budi menjelaskan bahwa pembatasan operasional angkutan barang ini ditetapkan bagi mobil barang sumbu 3 atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian, tambang, dan bahan bangunan. 

Bagi mobil barang dari arah barat ke arah timur akan dilakukan pengalihan mulai dari Simpang Susun Cikunir, Gerbang Tol Bekasi Barat, Gerbang Tol Bekasi Timur, Gerbang Tol Cikarang Barat dan akan diperketat di Gerbang Tol Cikampek/Cikopo, kemudian diperkenankan masuk kembali di Gerbang Tol Palimanan.

"Sementara bagi yang ke arah barat akan dilakukan pengalihan mobil barang ke jalan arteri pantura mulai dari Gerbang Tol Kendal dan diperketat di Gerbang Tol Palimanan IV dan masuk kembali di Gerbang Tol Cikampek/ Cikopo," kata Dirjen Budi.

Ia juga memerintahkan Direktur Lalu Lintas Jalan dan Direktur Angkutan Jalan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan pembatasan operasional angkutan barang ini.

Melalui SE tersebut dituliskan juga bahwa beberapa instansi harus melakukan koordinasi terkait implementasi pembatasan operasional angkutan barang, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditjen Hubdat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi/ Kabupaten/Kota, juga Badan Usaha Jalan Tol.