Bagikan:

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan konten hoaks yang beredar selama kampanye Pemilu 2024 tidak sebanyak sebelumnya pada 2019.

Selama kampanye 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kemenkominfo telah melakukan take down 51 konten dan menerbitkan 175 klarifikasi terkait hoaks mengenai pemilu.

Meski jumlah konten hoaks pemilu tahun ini tak sebanyak 2019, Budi Arie menegaskan, berita bohong tetap menjadi ancaman demokrasi Indonesia.

"Jumlah ini menjadi pengingat kita semua bahwa hoaks masih mengancam demokrasi kita, walaupun secara data (kumulatif) jauh menurun dibanding tahun 2019," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu 14 Januari.

Kemenkominfo, menurut Budi Arie, berperan besar menyebarluaskan informasi mengenai pemilu dan menjaga ruang digital agar demokrasi tetap berkualitas.

Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan penyelenggara pemilu yakni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu," ucapnya.

Budi Arie mengungkapkan, Kemenkominfo juga telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait pemanfaatan layanan informasi. Salah satunya seperti pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

"Selain itu, perjanjian kerja sama dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Aptika Kominfo dengan Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu," katanya.

"Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sistem elektronik dengan memberikan panduan serta kode etik," tambah Budi Arie.