JAKARTA - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa tanah yang diungkit oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat capres ketiga yang digelar KPU pada Minggu (7/1) malam adalah hak guna usaha (HGU) dan milik negara.
“Dia (Anies) ngerti enggak, ada HGU? Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Itu tanah negara, saudara, tanah rakyat, tanah bangsa,” kata Prabowo di hadapan relawannya saat menghadiri Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran Provinsi Riau di GOR Remaja Pekanbaru, dilansir ANTARA, Selasa, 9 Januari.
Menurut Prabowo, tanah itu lebih baik ia kelola daripada dikuasai oleh asing.
Ia pun menyebut manakala pemerintah memerlukan tanah tersebut, ia segera menyerahkannya.
Prabowo juga menyebut Anies keliru. Lahan itu, kata dia, bukan 340.000 hektare.
“Kemarin juga salah-salah melulu, bukan 340.000 hektare, mendekati 500.000 hektare. Dia mau bikin rakyat benci saya,” ujar Menteri Pertahanan itu.
Prabowo juga menyebut dirinya telah menyerahkan tanah itu kepada negara sejak dua tahun lalu.
“Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan, pakai lahan HGU saya. Gunakan. Saya siap. Dan kita sedang menggarap itu,” ucapnya.
Menurut Prabowo, Anies tidak berniat baik saat melontarkan pernyataannya kala debat dua hari lalu.
“Jadi, niatnya tidak baik. Datanya salah,” kata dia.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Prabowo: Rakyat Sudah Pintar, Jangan Mau Dikendalikan Orang yang Tidak Jelas
09 Januari 2024, 17:08
Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku miris dengan kondisi sebagian besar anggota TNI yang tidak memiliki rumah dinas, tetapi justru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki luas tanah sebanyak 340.000 hektare.
Anies mengatakan kondisi tersebut sangat ironis karena menggambarkan kesejahteraan anggota TNI masih belum terwujud untuk menunjang sistem pertahanan dan keamanan negara.
"Di saat tentara (TNI) lebih dari setengah tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya Pak Jokowi (Prabowo) punya lebih dari 340.000 hektare," kata Anies dalam debat capres yang diselenggarakan oleh KPU RI di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam.
