Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Ajukan Praperadilan Lagi, KPK Siap Ladeni

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi praperadilan yang diajukan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Permohonan bakal dijawab oleh tim biro hukum nantinya.

“Tentu kami siap hadapi bila memang tersangka dimaksud kembali mengajukan praperadilan. KPK melalui biro hukum akan menjawab semua dalil permohonan dimaksud,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Januari.

Ali memastikan pengusutan dugaan penerimaan suap yang dilakukan pihaknya sudah sesuai aturan. KPK dipastikan patuh pada ketentuan hukum.

“Termasuk ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka pasti berdasarkan kecukupan alat bukti dan prosedur yang benar,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Eddy kembali mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana rencananya digelar 11 Januari.

Pengajuan dilakukan setelah kubu eks Wamenkumham itu mencabut gugatan praperadilan pada 20 Desember.

“Bahwa memang betul telah diajukan kembali permohonan praperadilan oleh pemohon mantan wamenkumham Prof. Dr. Omar Hiariej yang didaftarkan ke kepaniteraan pidana PN Jaksel hari Rabu 3 Januari 2024,” ujar Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto kepada wartawan, Kamis, 4 Januari.

Eddy secara resmi telah diumumkan sebagai tersangka penerima suap. Dia diduga menerima duit hingga Rp8 miliar yang dibagi beberapa kali untuk sejumlah keperluan yang melibatkan bos PT CLM, Helmut Hermawan.

Penerimaan pertama Eddy dilakukan setelah dia setuju memberikan konsultasi administrasi hukum umum sengketa kepemilikan PT CLM. Ketika itu Helmut memberi uang sebesar Rp4 miliar.

Kemudian, dia juga menerima Rp3 miliar untuk menghentikan proses hukum yang melibatkan Helmut di Bareskrim Polri melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Terakhir, Eddy diduga menggunakan kuasa sebagai Wamenkumham untuk membuka blokir PT CLM dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham. Ia lantas menerima uang Rp1 miliar yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menduga penerimaan ini dilakukan Eddy melalui dua orang sebagai perwakilan dirinya. Mereka adalah pengacara bernama Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana yang merupakan asisten pribadinya yang turut jadi tersangka dalam kasus ini.