Klaim Anggaran Bangun 40 Kota Selevel Jakarta Masuk Akal, Cak Imin: Rp5 Triliun Kali 40 Setahun Cuma Rp200 Triliun

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar mengklaim telah menghitung komposisi anggaran pembangunan 40 kota menjadi selevel Jakarta jika memenangkan Pilpres 2024 bersama capres Anies Baswedan.

Cak Imin menyebut, akan ada alokasi anggaran pembangunan Rp5 triliun untuk satu kota setiap tahunnya. Menurutnya, anggaran negara masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut.

"Kalau (pembangunan) 40 kota itu, (tiap kota) Rp5 triliun setahun, itu sudah bagus. Kita sudah hitung, kalau 5 triliun kali 40 kota, kan cuma Rp200 triliun," kata Cak Imin di Tangerang, Banten, Rabu, 27 Desember.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Cak Imin menyebut perlu adanya evaluasi nilai investasi masuk ke anggaran negara untuk pembangunan. Pembangunan tersebut bisa dimulai dengan pembenahan sistem transportasi, penyediaan air bersih, hingga perbaikan layanan kesehatan.

"40 kota ini akan didorong jadi kota maju menuju kayak Jakarta, prosesnya air bersih, transportasi publik. Transportasi publik itu bisa kereta, bisa busway, di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Palu, Makasar, Medan, diintegrasi. Air minum, listrik, fasilitas kesehatan dan rekreasi, itu harus (dibenahi)," urainya.

Penjelasan Cak Imin ini menanggapi komentar cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang mengaku kaget dengan dengan pernyataannya mengenai keinginannya membangun 40 kota selevel Jakarta.

Mahfud bertanya apakah pembangunan 40 kota metropolitan bisa dicapai hanya dalam 5 tahun sesuai periode Presiden dan Wakil Presiden.

"Saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun bapak menjadi Presiden dan Wakil Presiden? berapa kota dalam 5 tahun?" tanya Mahfud dalam debat kedua Pilpres 2024 khusus cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember

Mahfud pun membandingkan dengan pembangunan satu kota metropolitas yakni Ibu Kota Nusantara (IKN). Di mana, pelaksanaanya membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itupun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan, nah gitukan," tandasnya.