Anies Desak Usut Tuntas Temuan Transaksi Janggal Pemilu 2024 Lebih dari 100 Persen

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar siapa pelaku transaksi janggal untuk kampanye Pemilu 2024.

Hal ini menanggapi pengungkapan PPATK soal temuan transaksi janggal terkait Pemilu 2024 yang naik lebih dari 100 persen dibanding Pemilu 2019.

"Usut tuntas. Usut tuntas, dan jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh praktik-praktik yang tidak benar ini," kata Anies kepada wartawan di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Senin, 18 Desember.

Dari laporan PPATK mengenai dugaan kecurangan pemilu ini, Anies mendesak aparat penegak hukum hingga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bergerak bersama dalam mengusut laporan tersebut.

"Dalam demokrasi, kita tahu bahwa akan ada biaya, dan harus menggunakan cara-cara yang benar. Saya melihat perlu ada sikap yang tegas dari KPU, dari aparat penegak hukum, untuk mengusut hingga tuntas," ujar Anies.

Diberitakan sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen pada Semester II 2023.

"Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara 'Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara' di Jakarta, Kamis 14 Desember.

Menurut Ivan, PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).

"Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana? Kalau RKDK tidak bergerak? Kami melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," katanya.