Anies: BUMN Tidak Boleh Matikan Swasta

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, bicara soal harmonisasi peran pemerintah dengan kelompok swasta dalam menjalankan pembangunan. Menurut Anies, pembagian peran pemerintah dan swasta harus dibangun secara kolaboratif.

Dalam artian, pembangunan di Indonesia tidak melulu dikucurkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dijalankan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Sebagian pembangunan, menurut Anies, bisa dikerjakan oleh swasta.

"Kami memang berpandangan bahwa BUMN tidak boleh yang mematikan swasta. BUMN justru harus memberi ruang kepada swasta. dan kalau yang saya baca, para pendiri republik ini tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah," kata Anies dalam dialog capres 2024 bersama APINDO di Jakarta, Senin, 11 Desember.

Berdasarkan pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies mengklaim dirinya menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meminimalisir konflik kepentingan dalam menjalankan pembangunan.

Pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator. Sementara, korporasi milik pemerintah, lanjut Anies, bekerja dengan konstentrasi yang bersifat development goal.

"Ini tidak diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar. Ini conflict of interest. Satu sisi tangan kanan jadi regulator, tangan kiri jadi market player. Jadi itu harus diluruskan," ujar Anies.

"Justru dengan begitu, maka BUMN akan konsentrasi pada yang sifatnya development. Nah, ruang untuk swasta terlibat dalam pembangunan, itu pertama," tambahnya.

Anies menyebut perlu ada upaya perbaikan dalam manajemen penerimaan negara. Ia mengusulkan adanya pembentukan badan penerimaan negara.

Seiring dengan itu, Anies juga memandang perlu ada pembenahan pada aspek pendapatan. Hal ini bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi terbaru hingga sumber daya manusia yang ahli di bidangnya.

"Kami melihat bahwa revenue di sini paling cepat untuk menyelamatkan uang negara. Yang uangnya sudah terlanjur keluar, kembalinya susah. Tapi, menyelamatkan pemasukan dari persoalan bea cukai sampai perpajakan, bocor-bocor di situ, harus dikoreksi dan tidak bisa ditoleransi," imbuh Anies.