JAKARTA - Untuk membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi dan teknologi di Indonesia, Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan pada kualitas sumber daya manusia.
Tidak hanya itu, Anies juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara mendatangkan pakar untuk melakukan alih teknologi juga merupakan langkah yang perlu dilakukan.
Diketahui bahwa nilai impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp30 triliun. Sedangkan untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi setengah triliun rupiah atau sekitar Rp500 miliar.
Di sisi lain, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto justru memberikan solusi untuk membangun pabrik ponsel di Indonesia. "Kalau memang hanya setengah triliun perlu kehendak politik, ya bangun itu pabrik segera," tegasnya.
Sedangkan Ganjar Pranowo Capres menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan penuh bagi pelaku industri telekomunikasi baik itu swasta maupun BUMN.
"Kita punya industri swasta untuk gadget di Semarang, harganya terjangkau lebih murah. Sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua, kita bisa menugaskan ke PT lain. Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar, tapi pabriknya di Indonesia," ujar Ganjar.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Prabowo Subianto Janjikan 10.000 Beasiswa di Bidang Teknologi dan Sains
04 Februari 2024, 20:00 -
| BERITA
Lihat Penampilan Ganjar-Mahfud, Jaket Varsity yang Dipakai Adalah Karya Anak Bangsa
04 Februari 2024, 20:45
Secara garis besar, Anies setuju dengan masukan kedua Capres lain untuk menerapkan pendekatan kolaboratif baik itu pemerintah dengan swasta. Di mana negara perlu memastikan apa yang dibutuhkan pelaku (swasta atau BUMN) dalam membangun pabrik ponsel.
"Negara adalah regulator dan negara memberikan ekosistem yang sehat, panggil pelaku yang selama ini terlibat baik swasta maupun BUMN, sampaikan apa kebutuhan membangun pabrik telepon seluler tanya apa yang dibutuhkan dari negara yang dibutuhkan, perizinan," papar Anies.
"Jadi bukan negara yang membangun tapi memberikan pada BUMN atau swasta yang sudah bergerak di situ, siapkan infrastrukturnya beri target waktunya lalu eksekusi tunggu peresmian," tutupnya.
