JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menonaktifkan semua akun pengguna dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) buntut dugaan situs web KPU diretas oleh hacker.
Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menyebut, penutupan akun Sidalih dilakukan sebagai antisipasi masalah peretasan tersebut.
"KPU melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh threat actor, yaitu Sidalih dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut," kata Betty dalam keterangannya, Kamis, 30 November.
Mulanya, KPU mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, lanjut Betty, KPU langsung menginformasikan kepada BSSN, Bareskrim, dan instansi terkait lainnya.
"KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, Pihak Pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut," ungkap Betty.
Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih.
"KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim tanggap insiden untuk bersama-sama melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih," jelasnya.
Dalam kasus ini, peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Sebanyak 204 juta data pemilih NIK, KK, hingga domisili dijual senilai Rp1,2 miliar.
Jimbo kemudian menjual data pemilih tersebut di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.
"Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga US$ 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar," ungkap Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Cissrec, Pratama Persadha dalam keteranganya, Selasa 28 November.
Selain membagikan 500.000 data contoh yang berhasil diretas pada salah satu postingannya di situs BreachForums, Jimbo juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website cekdptonline.kpu.go.id untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
Pada tangkapan layar lainnya yang dibagikan oleh Jimbo, tampak sebuah halaman situs web KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna.
Menurut Pratama, dengan adanya tangkapan layar tersebut maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan dengan role admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware.
"Dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya. Cissrec juga sebelumnya sudah memberikan alert kepada ketua KPU tentang vulnerability di sistem KPU pada 7 Juni 2023," kata Pratama.
BACA JUGA:
Dalam postingan di forum tersebut, Jimbo juga menyampaikan data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah Jimbo melakukan penyaringan terdapat 204.807.203 data unik dan jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Data yang didapatkan Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
