Menteri LHK Bahas Pembangunan Jehutanan dengan Guru Besar UGM

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar melakukan pertemuan bersama 20 Guru Besar dan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) membahas topik pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia.

"Kami hadir di sini untuk bersama melihat paradigma pembangunan kehutanan dan hal-hal yang mungkin bisa diidentifikasi reorientasinya," kata Siti mengawali pertemuan di Jakarta, dilansir ANTARA, Selasa, 14 November. 

Dia menuturkan reorientasi paradigma pembangunan kehutanan berkelanjutan di Indonesia saat ini penting dibentuk formulasi agar menjadi catatan penting untuk pengelolaan kehutanan ke depan, termasuk rencana kehutanan tingkat nasional atau RKTN. 

Dari pertemuan tersebut, Menteri Siti menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, dalam orientasi green manufacturing. Dia mengatakan akhirnya hal tersebut menjadi sesuatu yang penting dan menjadi pijakan kementerian ke depan.

Peraturan Presiden tentang integrated area development dengan basis hutan sosial kini sudah ada. Bahkan, pemerintah sudah memposisikan taman nasional sebagai pusat atau sumber pertumbuhan ekonomi wilayah dan menjadi contoh distribusi pendapatan yang tepat, seperti Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Gunung Ciremai.

"Hal-hal seperti itu menurut saya payung besarnya green manufacturing, termasuk bioprospecting, hasil hutan bukan kayu, bambu, dan seterusnya. Itu semua arahnya kalau kita kasih payung besar namanya green manufacturing," papar Siti.

Menteri Siti juga mendorong pengembangan era Agroforestry Nusantara sebagai ciri kelola hutan Indonesia.

Dengan pendekatan green manufacturing, dia meminta untuk dikembangkan dan dikaji tentang Borneo River Basin dengan karakter Kalimantan dan segala potensi serta gangguan yang ada terhadap ekosistem dan hutan Borneo seluas 23 juta hektare.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada, San Afri Awang mengatakan pihaknya mengapresiasi berbagai hal yang sudah dilaksanakan oleh KLHK. Banyak hal yang dilakukan, termasuk terobosan-terobosan melalui corrective actions, dan program-program lain dari KLHK selama sembilan tahun.

"Untuk hal-hal yang begitu, rasanya kita tidak perlu mendiskusikannya, tetapi hal-hal yang memang kita perlu kembangkan ke depan," kata Awang.

Dia menyoroti tujuh poin tentang rencana kehutanan tingkat nasional, yaitu penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan, penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, penyusunan rencana pengelolaan kehutanan di tingkat kesatuan pengelolaan hutan.

Kemudian, penyusunan rencana pembangunan kehutanan, penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar-sektor; serta pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan. 

"Jadi, konteks pada tujuh poin tersebut perlu kita lihat ulang, apakah betul-betul sudah sesuai dengan RKTN tersebut, kalau tidak, kita harus cari jalan keluar, mengenai kewenangan-kewenangan ini, termasuk dengan desentralisasi yang sudah berjalan," kata Awang.